Penambangan Dinilai Rusak Lingkungan Kalsel, Kepala Daerah Tersandera Pengusaha

Tim SAR Banjir TNI Angkatan Laut Kalimantan Selatan menyisir daerah-daerah terisolasi yang terkena musibah banjir. Foto: Dispen TNI AL

Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menyita perhatian. Presiden Jokowi heran sebab banjir besar tak pernah melanda Kalsel dalam kurun waktu 50 tahun terakhir.

Anggota DPR Dapil Kalsel, Syaifullah Tamliha, menilai ada sejumlah faktor yang memicu banjir Kalsel. Penyebab utama banjir Kalsel adalah faktor lingkungan yang sudah rusak. Tamliha menilai lingkungan di Kalimantan Selatan rusak karena aktivitas pertambangan di sana.

"Yang pertama lingkungan di Kalsel itu sudah rusak. Penambangan batu bara besar-besaran yang tidak diiringi dengan pengelolaan lingkungan yang baik," kata Tamliha, Selasa (19/1).

Parahnya, Pemda setempat seperti tak bisa mengelola agar aktivitas pertambangan tak merusak lingkungan. Menurut dia, sejumlah kepala daerah bahkan tersandera oleh para pengusaha tambang.

Sebabnya, banyak pengusaha tambang mendukung para kepala daerah itu.

"Dari Pemda tidak bisa dipungkiri bahwa banyak kepala daerah di Kalsel itu latar belakang dukungan calon gubernur atau Bupati. Itu dari dukungan para penambang itu," ujarnya.

Anggota MPR RI Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

"Penegasan saja itu. Kepala daerah, gubernur dan bupati tapi enggak seluruhnya ya. Yang tersandera oleh para penambang beberapa kabupaten. Yang tidak tersandera oleh para penambang ya aman-aman saja dari banjir," tambahnya.

Sejauh ini, dia menilai harusnya Gubernur Kalsel Sahbirin Noor bisa saja menghentikan kegiatan pertambangan yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir di masa mendatang.

"Gubernur kan bisa menghentikan kegiatan tambang. Yang bisa menutup kan pemerintah pusat, menteri. Tapi menghentikan kegiatan tambang ya Gubernur, " ujarnya.

"Itu juga pelajaran bagi rakyat agar memilih pemimpin yang benar bukan karena uang," tambahnya.

Di sisi lain, Tamliha yang juga politikus Senior PPP ini juga mengkritik ketidaksiapan pemda dalam menangani bencana banjir Kalsel. Hal itu terbukti dengan kurangnya perhatian untuk para pengungsi banjir hingga ketersediaan perahu karet.

Sejumlah relawan membantu pengendara sepeda motor agar tidak terbawa arus saat melintas di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat (15/1). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO

"Pemda juga mesti sigap. Banyaknya orang yang kelaparan karena tidak tertangani pengungsi, tidak memiliki perahu karet untuk menjangkau mereka yang terjebak banjir dan jangan pula Gubernur dan Pak Bupati menganggap enteng remeh banjir ini," ujarnya.

"Misalnya banjir cuma air numpang lewat itu ucapan yang viral. Jadi jangan menganggap itu remeh," lanjutnya.

Tamliha menegaskan semua pihak harus segera bertindak demi menangani banjir Kalsel.

"Segera bertindak, jangan butuh Presiden datang. Begitu Presiden datang baru turun ke lapangan. Sebelum Presiden datang enggak turun turun. Kasihan beban Pak Jokowi, " pungkasnya.