Penanganan Banjir Jakarta dari Era Kolonial hingga Masa Gubernur Anies

Sejumlah mobil melintasi terowongan (underpass) saat terjadi banjir di Jalan Angkasa, Jakarta Pusat, Kamis (2/1). Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Banjir Jakarta terjadi di awal tahun 2020. Tiupan terompet di malam tahun baru langsung berubah menjadi tangis kesedihan. BPBD DKI Jakarta mencatat 16 orang tewas karena banjir di Jabodetabek. Sementara itu, 31.232 orang mengungsi.

Hingga 2 Januari, beberapa wilayah masih tergenang banjir. Seperti di perumahan Ciledug Indah, Tangerang Selatan, tinggi air masih belum surut dari 1,8 meter. Beberapa wilayah di Bekasi juga mengalami putus listrik. Sementara itu, rute perjalanan commuter line belum semuanya beroperasi normal.

Suasana pengungsian di Universitas Borobudur, Jalan Raya Kalimalang, Kel. Cipinang Melayu. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, banjir kerap terjadi setiap tahun. Bahkan sejarah mencatat, banjir Jakarta sudah terjadi sejak era penjajahan Belanda. Bahkan, saat itu, mereka pun sudah punya solusinya.

Berdasarkan The Evolution of Jakarta’s flood policy over the past 400 years: the lock-in of infrastructural solutions (2019) karya Thanti Octavianti and Katrina Charles dari University of Oxford, ada sejumlah solusi yang ditawarkan pemerintah dari masa ke masa terkait banjir Jakarta. Berikut rangkumannya untuk Anda.

Era Batavia (1619-1810)

Banjir besar melanda Batavia tercatat terjadi pada 1621. Tepatnya tiga tahun setelah Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) sampai di Batavia. Perusahaan tersebut langsung membuat kanal di dalam kota.

Penggalian kanal didokumentasikan sejak abad kelima dalam Prasasti Tugu. Diprediksi, penggalian kanal ini pun untuk mengatasi banjir.

Peta Batavia diambil pada 1922. Foto: Dok. Leiden University Libraries

Pada masa Belanda, kanal tidak hanya berfungsi sebagai penanggulangan banjir. Tetapi juga sebagai alat transportasi bagi penduduk keturunan Eropa. Lebih dari lima kanal dibangun sejak VOC menguasai Batavia dalam 30 tahun.

Akibat pembangunan kanal tersebut, sungai menjadi kehilangan arus serta endapan sedimen menjadi banyak. Letusan Gunung Salak pada 1654 memperparah endapan sedimen itu. Ditambah efek gempa pada 1699 yang membuat mulut sungai Ciliwung tertutup.

Aliran Sungai Ciliwung diambil pada 1918. Foto: Dok. Leiden University Libraries

Keadaan tersebut diperparah dengan budaya buang sampah dalam sungai. Selain itu, pembuangan limbah dari perkebunan tebu juga mengakibatkan kanal-kanal tersumbat. Kondisi ini membuat VOC menerjunkan 100 budak untuk mengeruk sampah.

Meski kerap tersumbat, kanal masih menjadi satu solusi untuk mengatasi banjir di masa itu.

Era Weltevreden (1810–1945)

Setelah runtuhnya VOC, Belanda memindahkan pemerintahannya dari Batavia ke Gambir (Weltevreden). Salah satu alasan pemindahan pusat pemerintahan adalah tingginya angka kematian. Itu karena, kumuhnya lingkungan di sekitar Kota Tua (Batavia) karena air Sungai Ciliwung.

Dalam kepemimpinan Gubernur Jenderal Daendels, kebijakan soal banjir bukan lagi tanggung jawab VOC. Sebab, kebijakan masalah air termasuk sanitasi dan air bersih masuk dalam agenda pemerintah kolonial untuk pertama kalinya. Selain itu, banjir yang melanda Gambir pada 1918 menjadi pemicu Belanda untuk peduli terhadap kebijakan banjir Jakarta.

Peta Jakarta diambil pada 1921. Foto: Dok. Leiden University Libraries

Setelah berkaca pada peristiwa banjir pada 1854, 1878, dan 1918, Belanda pun membangun Kanal Banjir Barat atau bandjirkanaal. Tujuannya, untuk mengalirkan luapan air Sungai Ciliwung ke laut.

Pembangunan kanal ini dinilai sebagai era modernisasi Batavia. Meski begitu, tujuannya lainnya adalah menyelamatkan sektor investasi swasta di Batavia.

Kanal Banjir Barat diambil pada tahun 1930. Foto: Dok. Leiden University Libraries

Era Presiden Sukarno

Salah satu faktor penyebab banjir Jakarta pada era Sukarno adalah pembangunan kompleks Gelora Bung Karno di Senayan (1962). Proyek ini mengakibatkan penduduk Kampung Senayan berpindah ke Kemang dan Tebet. Kedua area tersebut merupakan kawasan penghijauan yang dicanangkan pemerintah kolonial Belanda.

Selain itu, perpindahan penduduk ke kawasan Grogol, Rawamangun, dan Kebayoran Baru karena kepadatan penduduk juga memicu banjir. Itu karena, kawasan tersebut merupakan area rawa.

Untuk mengatasi banjir, Sukarno menginisiasi lembaga bernama Komando Proyek Penanggulangan Banjir Jakarta atau Komando Mitigasi Banjir (Kopro Banjir). Selain itu, pada 1965, ia memperkenalkan rencana pengendalian banjir yang dibuat Belanda.

Proyeknya adalah pembangunan kanal sepanjang 89 kilometer, pengerukan sungai, pembangunan pompa, jembatan, dan gerbang pengendali banjir. Sayangnya, rencana tersebut tidak bisa terwujud karena kendala pendanaan.

Era Presiden Soeharto

Lembaga Kopro Banjir tetap dilanjutkan oleh Presiden Soeharto. Meski begitu, lembaga ini berganti nama menjadi Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya pada 1972. Proyek ini berhasil menutupi sebagian wilayah daerah tangkapan air di Jakarta.

Pada era 1960-an, beberapa bendungan telah dibangun, seperti Bendungan Pluit, Bendungan Setiabudi, Bendungan Melati, dan Bendungan Tomang.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin, Departemen Pekerjaan Umum dan NEDECO, lembaga konsultan asal Belanda, berkolaborasi untuk melanjutkan pembangunan Kanal Banjir Barat. Selain itu kolaborasi juga berjalan untuk membangun Kanal Banjir Timur. Tujuannya, untuk mengurangi banjir di bagian timur Jakarta.

Dana proyek pembangunan kedua kanal tersebut ditaksir mencapai USD 800 juta (1972). Angka itu dinilai terlalu besar hingga akhirnya tidak bisa dijalankan. Sebagai gantinya, dibangunlah Saluran Drainase Cengkareng dan Cakung karena skalanya lebih kecil.

Periode 1998-2019

Dalam rentang waktu 1998-2016, banjir kerap terjadi di Jakarta. Yang terbesar terjadi pada 1996, 2002, dan 2007. Tingginya frekuensi banjir membuat pemerintah menghidupkan kembali wacana pembangunan Banjir Kanal Timur yang terhenti selama 20 tahun. Kanal tersebut akhirnya selesai dibangun pada 2010.

Suasana Sungai Ciliwung yang meluap dan merendam pemukiman di Kampung Pulo, Jakarta, Selasa (6/2). Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Setelahnya, yakni mulai 2013, pemerintah mulai serius membangun kanal sepanjang 19 kilometer di aliran Sungai Ciliwung. Meski begitu, wacana ini dikritik dengan fakta penurunan tanah di Jakarta. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mencanangkan Pengembangan Pesisir Terpadu Ibukota Nasional dengan membangun tanggul laut, waduk, dan reklamasi lahan di Teluk Jakarta.

Ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012, Joko Widodo dihadapkan dengan banjir yang meluap di ruas jalan utama pada bulan Desember. Jokowi turun tangan untuk langsung mengecek gorong-gorong. Selain itu, Ia mencanangkan The Stormwater Management and Road Tunnel (SMART Tunnel) alias proyek gorong-gorong.

Petugas kebersihan DKI membersihkan gorong-gorong Foto: Antara/Rivan Awal Lingga

Sementara itu, pada era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, banjir pernah menerjang kawasan Istana Presiden di Merdeka Utara pada Februari 2015. Kejadian yang sama terulang kembali pada Februari 2016. Ahok menyerahkan bukti penyebabnya, sampah kulit kabel yang mengganggu saluran drainase. Salah satu solusi yang ditawarkan Ahok adalah normalisasi sungai dan waduk.

Yang terakhir, di masa Gubernur Anies Baswedan, konsep pencegahan banjir Jakarta adalah lewat naturalisasi sungai. Program ini bertujuan untuk menghidupkan kembali ekosistem sungai dan waduk. Salah satunya, mengembangkan tanaman di tepi sungai. Anies mengklaim proyek ini selesai pada akhir 2019.