Pengacara Bantah Aung San Suu Kyi Terima Suap USD 600 Ribu dan Emas

Seorang pengunjuk rasa memegang gambar Aung San Suu Kyi, saat aksi unjuk rasa di Yangon, Myanmar, Senin (8/2). Foto: Stringer/REUTERS

Pengacara membantah Aung San Suu Kyi menerima suap senilai USD 600 ribu (setara dengan Rp 8,5 miliar) yang dituduhkan junta militer. Bahkan, mantan menteri utama Yangon, Phyo Mien Thein, juga menyebut Suu Kyi menerima emas saat masih menjabat sebagai pemimpin.

Dikutip dari AFP, pengacara Suu Kyi mengatakan tuduhan itu "tidak berdasar" dan menyebutnya sebagai "pembantaian ilegal".

Semenjak kudeta 1 Februari yang lalu. Suu Kyi digulingkan dari posisinya dan dituduh sejumlah melakukan tindakan kriminal, salah satunya memiliki walkie-talkie dan melanggar aturan pembatasan virus corona.

"Tuduhan terhadap Aung San Suu Kyi, penasihat negara, tidak berdasar, khususnya terkait dolar dan emas batangan. Itu adalah lelucon yang paling lucu dari semuanya," kata pengacaranya, Khin Maung Zaw, Sabtu (13/3).

Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi. Foto: Jorge Silva/REUTERS

"Saya tidak pernah menemui tuduhan ilegal seperti ini," lanjutnya.

Maung Zaw yang juga adalah pengacara veteran hak asasi manusia -- yang dulu pernah menentang pemerintahan Suu Kyi dan membela 2 jurnalis yang melaporkan krisis Rohingya -- mengatakan memiliki pandangan yang berbeda terhadap Suu Kyi.

"Dia mungkin memiliki kekurangan, namun suap dan korupsi bukanlah sifatnya," ujarnya.

Peraih nobel itu juga dituduh melanggar undang-undang komunikasi dan bermaksud menghasut keresahan publik. Sidang terhadap Suu Kyi dijadwalkan digelar pada 15 Maret, namun sejauh ini Maung Zaw belum bisa menggelar pertemuan secara pribadi dengan kliennya.

"Saya frustasi karena klien saya tidak diberikan hak membela diri dan hak atas peradilan yang adil," kata dia, sekaligus menambahkan bahwa dia tetap mempersiapkan untuk sidang pada Senin (15/3).

"Saya tidak khawatir terhadap 4 (tuduhan) kasus tersebut, tapi tuduhan lain bisa terjadi dan kasus lain bisa menumpuk, mengakibatkan dakwaan dan tuduhan palsu," jelasnya.

Sejak Suu Kyi ditahan pada 1 Februari, ia tidak pernah terlihat di depan publik. Junta militer mengambil alih pemerintahan Suu Kyi dengan menuduhnya curang dalam pemilu pada November 2020 yang dimenangkan oleh Partai Liga Demokrasi Nasional.