Penjelasan Moeldoko soal Diusir dari Aksi Kamisan di Semarang

19 November 2021 9:43 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko saat menemui peserta aski Kamisan di depan Hotel PO Semarang, Kamis (18/11). Foto: Intan Alliva Khansa/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko saat menemui peserta aski Kamisan di depan Hotel PO Semarang, Kamis (18/11). Foto: Intan Alliva Khansa/kumparan
ADVERTISEMENT
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan pengusiran dirinya dari Aksi Kamisan di Kota Semarang, Kamis (18/11) kemarin. Saat itu, Moeldoko yang sedang menghadiri Festival Hak Asasi Manusia (HAM) diberi tahu ada massa aksi di luar lokasi acara di Hotel PO Kota Semarang.
ADVERTISEMENT
“Pada saat selesai saya memberikan keynote speech, saya mendapatkan laporan dari Pak Wali kota (Hendrar Prihadi) bahwa di luar ada demo,” kata Moeldoko dalam pernyataannya, Jumat (19/11).
“Menyuarakan persoalan HAM di Indonesia dan saya putuskan oke, saya akan datang. Dan kebetulan Pak Beka dari Komnas HAM juga hadir. Saya, Pak Wali Kota, dan Pak Beka hadir bersama-sama di sana,” tambah dia.
Mantan Panglima TNI ini menegaskan, pada intinya ia ingin memahami apa yang sedang disampaikan massa Aksi Kamisan kepada pemerintah, yang berkaitan dengan persoalan HAM masa lalu.
Namun, ketika ia menghampiri massa Aksi Kamisan, yang ia dapatkan justru keengganan peserta mendengar pernyataan Moeldoko.
“Dan saya datang ke sana untuk melihat berbagai spanduknya, terus saya mencoba untuk berbicara dengan mereka. Tapi berbagai suara dari mereka tidak menginginkan atas apa yang saya sampaikan, bagi saya itu sesuatu yang biasa,” tutur Moeldoko.
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko saat menemui peserta aski Kamisan di depan Hotel PO Semarang, Kamis (18/11). Foto: Intan Alliva Khansa/kumparan
Moeldoko menghormati dan menghargai yang telah disampaikan para massa Aksi Kamisan. Atas dasar itulah, ia beserta rombongan akhirnya meninggalkan lokasi.
ADVERTISEMENT
“Yang ingin saya sampaikan sebuah pesan kuat bahwa berbagai bahwa di dalam Festival HAM itu sesungguhnya adalah kita ingin mengangkat berbagai inovasi dan inisiatif baru oleh Pemda, untuk menjaga dan memajukan tentang persoalan-persoalan HAM yang berkaitan dengan ekonomi sosial dan hak-hak sipil,” urai Moeldoko.
“Kita tidak hanya memikirkan persoalan masa lalu, Tapi bagaimana kita menata persoalan-persoalan HAM masa depan yang semakin baik, beriringan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, baik dari sisi kebijakan maupun implementasinya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Moeldoko menekankan pemerintah sama sekali tidak menghindar dari persoalan HAM, tidak menutup mata dan telinga. Tetapi tetap memberi kepedulian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.
“Pertanyaannya kenapa saya datang? Kan begitu. Itulah sebuah wujud. Kalau kami tidak peduli, kami tidak datang untuk melihat dan mendengarkan,” tandas Moeldoko.
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko saat menemui peserta aski Kamisan di depan Hotel PO Semarang, Kamis (18/11). Foto: Intan Alliva Khansa/kumparan
Sebelumnya, pada Kamis (18/11) siang Moeldoko tidak disambut baik oleh peserta Aksi Kamisan di depan Hotel PO Kota Semarang. Mereka berteriak-teriak dan mengusir, padahal Moeldoko hendak berbicara dan telah memegang mikrofon.
ADVERTISEMENT
"Sudah pulang saja, kita bukan temanmu, kita tidak butuh omonganmu. Pulang saja," teriak salah satu peserta aksi.
Mendengar sumpah serapah peserta aksi, Moeldoko bersama rombongan akhirnya mengurungkan niatnya untuk berbicara di depan mereka. Namun, Moeldoko menegaskan, negara tidak pernah mengabaikan masalah HAM yang terjadi di Indonesia.
"Saya mendampingi beliau (presiden) pada acara Kamisan yang selalu ada di depan Istana. Dipanggil, diajak berbicara, penekanan pada Jaksa Agung pada persoalan masa lalu, segera diberesin," ucap Moeldoko.
"Tapi juga kita harus fair ada hal-hal yang memang tidak mudah untuk diselesaikan persoalan HAM masa lalu. Tetapi kita pemerintah beri penekanan yang fair, kebijakan pembangunan nasional harus mengedepankan HAM dan lingkungan hidup," pungkasnya.