Penunjukan 8 Mitra Prakerja Tanpa Tender Dinilai Berpotensi Korupsi

Ilustrasi daftar kartu Prakerja. Foto: Dicky Adam Sidiq/kumparan

Sejak diluncurkan pada 16 April 2030 lalu, program Kartu Prakerja telah menuai berbagai sorotan. Bahkan, program yang mendapat alokasi anggaran hingga Rp 20 triliun itu dinilai berpotensi korupsi.

Peneliti ICW, Wana Alamsyah, mengatakan, sejak awal diluncurkan, mekanisme penunjukan 8 platform digital sebagai mitra Kartu Prakerja untuk memberi pelatihan online tak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, yakni tanpa melalui tender.

"Bagaimana kemudian kebijakan yang dibuat berpotensi korupsi di prakerja misalnya. Kalau misalkan kita melihat bagaimana mekanisme penunjukan platform digital ini sudah menuai kontroversi sejak awal," kata Wana dalam diskusi online bertema Korupsi Melalui Kebijakan Penanggulangan Bencana, Senin (4/5).

Peneliti ICW, Wana Alamsyah. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Menurut Wana, pengadaan barang dan jasa harus mengikuti ketentuan peraturan yang ada.

Wana menjelaskan, ada delapan platform digital yang diberikan mandat oleh Pemerintah sebagai mitra pelatihan. Namun, penunjukannya tak melalui mekanisme barang dan jasa, sehingga berpotensi rasuah.

"Karena kalau kita mau tertib hukum atau administrasi harusnya seluruh platform digital menggunakan mekanisme barang dan jasa di Perpres 16 tahun 2018," kata dia.

"Tapi kemudian aturan itu dihilangkan yang akibatkan ini ada semacam konflik kepentingan ketika misalkan salah satu mantan stafsus dapat proyek gitu," sambungnya.

Ia pun menilai Kartu Prakerja tak tepat diterapkan dalam situasi saat ini. Peserta diberikan pelatihan dengan Kartu Prakerja. Akan tetapi tetap tidak ada perusahaan yang menampung mereka. Sebab, semua sedang terdampak virus corona.

"Ketika kita lihat saat pandemi ini, [Kartu] Prakerja sia-sia diberikan kepada warga karena ketika mereka lulus lalu kemudian tidak ada wadah yang menampung mereka, tidak ada pemberi kerja atau perusahaan yang menampung mereka," kata dia.

"Karena kondisinya saat ini sedang kerja di rumah gitu. Ini jadi kontraproduktif," sambungnya.

Delapan platform yang menjadi mitra dalam Kartu Prakerja ialah Tokopedia, Ruangguru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id. Pemerintah pun mengakui penetapan 8 platform tersebut tanpa melalui proses tender atau lelang.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, menyatakan situasi pandemi virus corona membuat penetapan 8 mitra Kartu Prakerja dilakukan tanpa tender.

Kendati demikian, ia beralasan bahwa penetapan tersebut tidak semata-mata dilakukan secara sembarangan. Ia menyebut ada beberapa syarat yang harus ditempuh 8 platform itu sebelum akhirnya menjadi mitra.

Donny pun menyebut 8 mitra tersebut juga akan dievaluasi kinerjanya. Apabila tidak memuaskan, berpotensi diganti untuk gelombang selanjutnya.

***

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)

***

Yuk! bantu donasi atasi dampak corona