Perdamaian Hamas dan Fatah di China: Rekonsiliasi Yang Dikutuk Israel

Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menjamu Mahmoud al-Aloul serta Mussa Abu Marzuk di Wisma Negara Diaoy, Beijing, China, Selasa (23/7/2024). Foto: PEDRO PARDO/AFP

China berhasil menorehkan sejarah, mendudukkan dua pihak berseteru dalam perjuangan Palestina: Hamas dan Fatah. Mereka bersama 12 faksi lain di Palestina sepakat untuk rekonsiliasi, membentuk suatu pemerintahan interim di bawah payung Organisasi Pembebasan Palestina (Palestine Liberation Organization/PLO).

Tentu saja, Israel, geram dengan rekonsiliasi ini. Mereka mengutuk perjanjian damai oleh para faksi di Palestina, yang dideklarasikan di Beijing tersebut.

Lantas, apa hasil dan tujuan ke depan dari rekonsiliasi tersebut?, dan bagaimana reaksi Israel terhadap deklarasi Beijing itu?, berikut rangkumannya:

Faksi-Faksi Palestina Berdamai di China, Sepakat Bentuk Satu Pemerintahan Interim

Pertemuan 14 faksi Palestina itu digelar pada 21-23 Juli. Tujuan utamanya, membahas rekonsiliasi.

Pada Selasa (23/7), Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, mengumumkan perdamaian bersejarah itu. Wang Yi mengatakan, kesimpulan dari pertemuan itu adalah kesepakatan rekonsiliasi berhasil terjalin.

"Cuplikan paling utama adalah persetujuan pembentukan pemerintah rekonsiliasi nasional interim untuk pemerintahan pasca perang Gaza," kata Wang Yi seperti dikutip dari AFP.

Hamas dan Fatah memulai perseteruan berdarah sejak pemilu 2006, yang dimenangi Hamas. Keduanya mengendalikan Palestina secara terpisah, Hamas di jalur Gaza dan Fatah mengendalikan otoritas Palestina di Tepi Barat.

Anggota senior gerakan Islamis Palestina Hamas Mussa Abu Marzuk berbicara dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di Wisma Negara Diaoy, Beijing, Cina, Selasa (23/7/2024). Foto: PEDRO PARDO/AFP

Hamas Sepakat Bentuk Persatuan Nasional dengan Fatah

Pejabat senior Hamas, Musa Abu Marzuk menegaskan rekonsiliasi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan Palestina yang bersatu di masa depan.

"Hari ini kami meneken persetujuan persatuan nasional dan kami berkata untuk menyelesaikan perjalanan ini adalah persatuan nasional," kata Abu Marzuk seperti dikutip dari AFP.

"Kami berkomitmen terhadap persatuan nasional dan kami menyerukannya," sambung dia.

Kesepakatan persatuan nasional terwujud setelah perang Gaza masuk bulan ke sembilan.

Fatah Kepada China: Kalian Memiliki Cinta Kami

Usai terwujudnya kesepakatan rekonsiliasi tersebut, pejabat Fatah Mahmoud al-Aloul menyampaikan rasa terima kasih kepada China.

"Kepada China, kalian memiliki cinta dari kami, kalian memiliki persahabatan dari kami dari seluruh rakyat Palestina," ucap al-Aloul seperti dikutip dari Reuters.

Sementara Menlu Wang Yi menginginkan bahwa rekonsiliasi ini mewujudkan satu perdamaian yang abadi di pemerintahan Palestina.

"Kami juga menyerukan gencatan senjata komprehensif, abadi, dan berkelanjutan," ucap Wang Yi.

"Inti dari pencapaian ini adalah memperjelas bahwa Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) adalah representasi tunggal sah dari rakyat Palestina," sambung dia.

Mengutip laporan kantor berita AFP, saat ini satu-satunya kekuatan dunia yang mampu menjadi mediator Hamas-Fatah yang bertikai adalah China.

Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menjamu Mahmoud al-Aloul serta Mussa Abu Marzuk anggota senior gerakan Islam Palestina, Hamas, di Wisma Negara Diaoy, Beijing, Cina, Selasa (23/7/2024). Foto: PEDRO PARDO/AFP

Israel Mengutuk Perdamaian Hamas dan Fatah

Tentu saja, perdamaian faksi-faksi Palestina yang bertikai ini membuat Israel marah. Mereka masih punya tujuan, membasmi Hamas.

Menteri Luar Negeri Israel, Yisrael Katz, bersikeras bahwa "pemerintahan Hamas akan dihancurkan". Ia juga menuduh Presiden Palestina Mahmud Abbas, dari faksi Fatah, mendukung serangan Hamas pada 7 Oktober yang memicu serangan Israel.

Yisrael Katz. Foto: Ronen Zvulun/REUTERS

Katz juga menuding Abbas menyetujui pembunuhan dan perkosaan oleh Hamas, pada serangan 7 Oktober silam.

"Mengakui pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan Hamas," kata Katz.

Dia juga menolak peran Otoritas Palestina di Gaza dengan mengatakan "Abbas dipastikan akan mengawasi Gaza dari jauh".