Permintaan Khusus Sunda Empire: TNI-Polri Tak Ikut Campur
PerbesarADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
“Saya ingatkan dari jajaran RT sampai Presiden, DPR-MPR, TNI, maupun Polri untuk tidak mengambil suatu gegabah dan berkaitan dengan tatanan Sunda Empire ini menyangkut soal kepercayaan internasional. Nanti bisa punah, bahaya bagi negeri ini," kata Petinggi Sunda Empire, HRH Ki Ageng Ranggasana, saat dihubungi, Jumat (24/1).
Menurut Rangga, apabila pemerintah Indonesia ikut campur, maka PBB akan turun tangan.
"Indonesia akan bertarung dengan tatanan dengan internasional, kalau sudah Empire yang dimasalahkan sesuatu yang tidak masalah internasional bakal turun. PBB lah (turun tangan),” kata Rangga.
Rangga mempermasalahkan pemeriksaan kepolisian terhadap Perdana Menteri Sunda Empire, Nasri Bank, dan Ratu Sunda Empire, Ratna Ningrum.
Ia mengklaim pemeriksaan itu tidak membuktikan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan Sunda Empire. Ia pun meminta kepolisian lagi memanggil dan memeriksa pihak Sunda empire.
ADVERTISEMENT
“Itu sudah selesai, tidak ada masalah, tidak ada pelanggaran hukum apa pun. Itu sudah mewakili dari seluruh tatanan, dan itu tidak boleh polisi lain memeriksa lagi, sudah selesai kok. Apalagi yang mau dicari?,” kata Rangga.
Dia mengatakan, selama dalam pemeriksaan itu, tidak ada orang yang dirugikan atas keberadaan Sunda Empire.
“Kan enggak ada yang dirugikan kemudian ada pelanggaran hukum makar juga tidak. Terus apa lagi?,” kata dia.
Sejauh ini, Polda Jabar telah memeriksa 8 orang sebagai saksi kasus Sunda Empire, termasuk Perdana Menteri Sunda Empire, Nasri Banks. Polisi telah menyelidiki unsur pidana dari keberadaan Sunda Empire.
Polisi juga telah meminta keterangan budayawan, sejarawan, hingga Dinas Kesbangpol Pemprov Jabar untuk memastikan kelompok tersebut merupakan organisasi masyarakat atau bukan.
ADVERTISEMENT
Polisi juga sudah meminta keterangan eks Rektor Universitas Padjadjaran, Ganjar Kurnia, sebagai saksi ahli sejarah dan Rektor Unisba sebagai saksi ahli pidana.