Pernah Diajak Daftar Kebaya ke UNESCO Bareng Malaysia dkk, Kok RI Enggak Ikut?

Sejumlah perempuan mengikuti parade kebaya dalam kampanye Gerakan Kebaya Goes to UNESCO saat hari bebas berkendaraan bermotor atau Car Free Day, di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (6/11/2022). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

Malaysia, Thailand, Singapura, dan Brunei akan bersama-sama mendaftarkan kebaya sebagai warisan budaya tak benda. Meski memiliki budaya kebaya yang mirip, Indonesia memilih untuk tidak ikut serta dalam pendaftaran kebaya sebagai multi-nomination warisan budaya tak benda ini ke UNESCO.

Analis Sumber Sejarah di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Usman Manor menyebut Indonesia sudah menerima ajakan resmi dari pemerintah Malaysia terkait pendaftaran kebaya ini.

“Untuk kebaya sendiri pemerintah Malaysia telah mengajukan secara resmi mengajak Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan ditembuskan kepada Kementerian Pendidikan Riset Kebudayaan dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan juga Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO mengajak agar Indonesia bersedia untuk mengajukan join nomination dalam hal kebaya ini,” ujar Usman kepada kumparan, Jumat (25/11) pagi.

Undangan ini juga sempat direspons baik oleh pemerintah Indonesia. Pasalnya ada banyak kemudahan dalam mendaftar ke UNESCO bila warisan budaya tak benda diajukan bersama-sama. Mulai dari waktu pendaftaran yang bisa memakan waktu dua tahun hingga tidak perlu memenuhi syarat kebaya sebagai warisan budaya yang hampir punah.

Mengingat sulit untuk memenuhi syarat kedua sebab kebaya masih ramai digunakan di Indonesia. Ahli atau maestro kebaya di Indonesia pun masih sangat banyak.

“Oke kalau kita lihat dari perspektif pemerintah Indonesia [...] sepakat bahwa awalnya sepakat untuk mengajukan nominasi bersama dengan pertimbangan prosesnya itu 2 tahun,” ujar Usman.

Namun akhirnya berdasarkan hasil rapat dengan pendapat pemerintah dengan DPR melalui komisi X ditetapkan bahwa Indonesia tidak akan ikut serta dengan 4 negara ASEAN lainnya untuk bersama-sama mendaftarkan kebaya ke UNESCO. Indonesia dirasa lebih baik untuk mengajukan kebaya sebagai nominasi tunggal alih-alih multi nominasi bersama dengan negara lain.

“Dalam hal ini DPR menyampaikan bahwa nominasi tunggal adalah cara yang paling tepat untuk mengusulkan kebaya sebagai warisan budaya tak benda dunia,” ujarnya.

Tentu untuk mengajukan kebaya sebagai nominasi tunggal Indonesia perlu melakukan kajian yang lebih mendalam. Atas pertimbangan tersebut, dalam RDP dengan DPR akhirnya diputuskan bahwa pemerintah, bersama dengan komunitas kebaya, serta akademisi akan meninjau kembali upaya apa saja yang dapat dilakukan agar kebaya jadi nominasi tunggal.

Mengacu dari hasil rapat dengan DPR pula, pemerintah diminta untuk melakukan langkah-langkah yang strategis dengan disinkronkan dengan Peraturan Presiden nomor 114 tentang strategi kebudayaan. Ada beberapa langkah strategis yang Usman jelaskan.

Pertama pertama mendata kebaya dan motif kebaya dari Sabang sampai Merauke, kemudian mendorong agar pemerintah Indonesia melakukan diplomasi budaya terutama dengan memanfaatkan kebaya tersebut, ketiga melakukan kajian, dan pemerintah Indonesia juga melakukan manajemen plan.

“Jadi ketika nanti sudah diakui oleh UNESCO pemerintah Indonesia sudah memiliki manajemen terkait dengan perencanaan bagaimana melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan, dan membina kebaya tersebut,” tutup Usman.