Persiapan Kongres, PDIP Undang Mahfud MD hingga Gayus Lumbun

18 Juni 2019 19:09 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Jelang kongres V yang akan digelar 8-10 Agustus 2019, DPP PDIP mengundang sejumlah pakar hukum untuk mendapat masukan. Diskusi dengan pakar hukum ini untuk mendapat masukan soal kondisi politik dan hukum Tanah Air.
ADVERTISEMENT
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, sejumlah pakar hukum yang diundang dalam diskusi pada Selasa (18/6) antara lain Mahfud MD, eks Hakim Agung Gayus Lumbun dan mantan Menteri Sekretaris Negara Bambang Kesowo. Inisiasi ini, kata Hasto, berasal dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Politik hukum membumikan Pancasila ini ditujukan untuk mencapai tujuan bernegara seperti melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan aktif dalam membangun persaudaraan dunia," kata Hasto dalam keterangannya, Selasa (18/6).
Dalam diskusi tersebut, disimpulkan bahwa PDIP percaya hukum harus menjadi panglima dalam politik. Sebab, hukum mengatur bagaimana kehidupan berkebangsaan yang bebas, dan berkeadilan serta berlakunya prinsip kesetaraan warga negara.
Suasana diskusi "Politik Hukum Indonesia untuk Membumikan Pancasila" di Balitbang Pusat PDIP, Jakarta. Foto: dok. PDIP
"Bagaimana hukum dalam praktik; tumpang tindih kewenangan, budaya tertib hukum, dan berbagai persoalan hukum saat ini," katanya.
ADVERTISEMENT
Menurut Hasto, perlu ada rumusan secara menyeluruh bagaimana politik hukum dirancang berdasarkan pendekatan ideologis dan konstitusional.
"Hingga tinjauan atas berbagai undang-undang sejak zaman kolonial Belanda, zaman kemerdekaan, hingga pasca Amandemen UUD 1945. Kesemuanya akan dituangkan dalam sikap politik dan program perjuangan partai untuk diputuskan dalam Kongres kelima partai," tegasnya.
Suasana diskusi "Politik Hukum Indonesia untuk Membumikan Pancasila" di Balitbang Pusat PDIP, Jakarta. Foto: dok. PDIP
Sebagaimana dalam setiap kongres lima tahunan itu, PDIP selalu mengeluarkan sikap atau rekomendasi untuk merespons situasi kekinian di Indonesia. Diskusi ini diharapkan dapat memperkaya rekomendasi yang akan dihasilkan dalam kongres.
Adapun Kongres Ke-V PDIP akan digelar di Bali pada 8-10 Agustus 2019 mendatang. Sementara untuk membahas persiapan kongres, PDIP akan menggelar Rakernas pada Rabu (19/6) besok.