Pesan Politikus PKS Mardani untuk Jokowi yang Tengah Menyusun Kabinet

Anggota DPR-RI, Mardani Ali Sera. Foto: Fadjar Hadi/kumparan

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera memberikan saran kepada Presiden Joko Widodo yang sedang menyusun anggota kabinet pemerintahan periode 2019-2024. Salah satu saran dari Mardani adalah agar Jokowi merampingkan jumlah anggota kabinetnya mendatang.

Perampingan jumlah anggota kabinet, dianggap Mardani, merupakan bentuk nyata reformasi birokrasi. Langkah ini dinilai bisa membuat Indonesia menuju negara dengan good governance.

"Saya berharap periode ke-2 Bapak Jokowi melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan merampingkan kabinet baru berjumlah maksimal tidak lebih daripada 20 menteri/lembaga setingkat menteri,” kata Mardani, Kamis (4/07).

Dalam Kabinet Kerja, ada 30 menteri, 4 menteri koordinator dan 8 pejabat setingkat menteri. Selain itu ada 3 wakil menteri.

Menurut Mardani, dalam beberapa kesempatan Jokowi mengeluhkan soal sinergitas antar lembaga negara. Jika anggota kabinet dikurangi dari kerja sama antar lembaga diperkirakannya akan lebih baik.

"Akan lebih baik beberapa kementerian/lembaga disatukan agar efektif dan efisien kinerjanya,” ujarnya.

Silaturahmi TKN dan TKD Jokowi-Ma'ruf di Istana Bogor. Foto: Dok. Istimewa

Ada beberapa kementerian yang ada saat ini, disebut Mardani, sebenarnya bisa digabungkan. Di antaranya adalah Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Perdagangan. Ide itu merujuk dengan kementerian di beberapa negara maju.

“Fungsinya memudahkan penetrasi produk dalam negeri ke pasar global, contohnya negara Jepang dan Selandia Baru,” katanya.

“Kabinet Obama (AS): 15 Menteri, 6 pejabat setingkat menteri. Kabinet Angel Markel (Jerman): 15 Menteri. Kabinet Jinping (RRT): 21 Menteri, 3 Komite. Sementara Kabinet Abe (Jepang): 16 menteri, 4 setingkat menteri,” kata Mardani.

Selain itu, menurutnya, anggaran pemerintah saat ini masih terbatas dengan jumlah penduduk 260 juta. Jika nantinya jumlah kementerian dipangkas, maka dampak dari penyaluran anggaran diharapkan menjadi lebih besar.

“Jika harus dibagi banyak kementerian maka daya ungkitnya menjadi kecil. Contoh program pengentasan Kemiskinan dibagi menjadi 26 K/L hasilnya kita jauh tertinggal dibanding China dan Vietnam menekan jumlah angka kemiskinan,” ujar Mardani yang juga menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR, mitra kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Menteri Kabinet Indonesia Kerja Mendampingi Presiden Jokowi di Pertemuan KTT ASEAN ke-34 Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden

Banyak jumlah kementerian juga dianggap Mardani sebagai modus untuk 'membagi kue kekuasaan'. Tindakan itu sebaiknya tidak dilakukan pemerintah.

“Kementerian bukan tempat untuk bagi2 jatah kursi atau kue. Tapi untuk memperkuat pemerintah dalam rangka melayani rakyat dan menjalankan fungsi negara. Pemerintah yang kuat ditopang oleh kementerian yang kuat: struktur ramping, simpel, namun kaya fungsi dan manfaat. Bukan jumlah kementerian yang banyak namun boros, miskin fungsi, dan miskin manfaat untuk rakyat,” jelasnya.

Wakil ketua BPN Prabowo-Sandi ini juga mengapresiasi Presiden Jokowi yang dalam sebuah wawancara ingin pemerintahan yang efektif, efisien dan tidak bertele-tele. ”Rumusnya, ya ciutkan jumlah kementerian,” pungkas penggagas gerakan #kamioposisi