Peternakan Terpadu BUMDes Bersama, Upaya Kurangi Impor Daging
PerbesarADVERTISEMENT
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menyiapkan tujuh pilot project peternakan terpadu yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama.
ADVERTISEMENT
Program ini bertujuan agar desa mandiri terhadap kebutuhan pangan hewani hingga berdampak pada pengurangan impor daging. Hal ini ditegaskan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar.
“Minimal dapat membantu penurunan impor daging dan peningkatan gizi masyarakat untuk pengurangan stunting, serta penurunan kemiskinan ekstrem. Karena ini akan meningkatkan transaksi dan memberikan peluang tenaga kerja,” ujar pria yang akrab disapa Gus Halim ini, dikutip dari siaran pers Kemendes PDTT, Jumat (3/12).
Gus Halim mengatakan, ketujuh BUMDes Bersama yang menjadi pilot project peternakan terpadu terletak di tujuh kabupaten: Bandung, Cirebon, Kebumen, Nganjuk, Jombang, Lumajang, dan Kudus. Tiap BUMDes Bersama ini melibatkan sekitar 5-10 desa di sekitarnya.
Pilot project tersebut melibatkan berbagai pihak mulai dari kepala desa, Kementerian Pertanian, PLN, dinas PMD kabupaten, dinas pertanian, hingga perusahaan sebagai pihak ketiga.
ADVERTISEMENT
“Prinsip dari peternakan terpadu tentu kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes Bersama ini rata-rata terdiri atas 10 desa. Kita lakukan pendampingan pihak ketiga sekaligus penyertaan modal dan offtaker, salah satunya PT Berdikari,” ujar mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.
Gus Halim berharap, peternakan terpadu yang dikelola secara terintegrasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan dan berbagai produk yang dihasilkan seperti daging, pupuk, biogas, sayur hidroponik, dan sebagainya.
“Kenapa kita uji coba ini dilakukan BUMDes Bersama di 5-10 desa, supaya pasarnya jelas. Misalnya sayur-mayur hidroponik pangsa pasarnya ya semua desa yang jadi bagian dari BUMDes Bersama sehingga saya yakin tidak ada masalah,” ujarnya.
Ketujuh BUMDes Bersama yang menjadi proyek percontohan ini telah mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari Kemendes PDTT dan pihak ketiga, yang melibatkan hingga 72 desa dengan luas lahan usaha 140.000 meter persegi (14 hektar).
ADVERTISEMENT
Masing-masing BUMDes Bersama ini mengorganisasikan 43 peternak untuk mengelola 20 ekor sapi yang dipadukan dengan budi daya 100 domba, 400 ekor ayam, budi daya 10.000 ikan air tawar, penanaman hortikultura organik di lahan 1.500 meter persegi, budi daya pakan ternak di lahan 16.200 meter persegi, instalasi pengolahan limbah menjadi pupuk organik dan biourine, serta energi terbarukan biogas.
Dalam pilot project ini Kemendes PDTT menyalurkan modal awal Rp 500 juta per BUMDes Bersama, sementara tiap desa berpartisipasi Rp 50 juta dari dana desa. Secara kumulatif, modal awal tiap BUMDes Bersama setidaknya Rp 1 miliar.
“Anggarannya dari dana desa, ada juga partisipasi masyarakat. Masyarakat dalam hal ini bisa jadi mitra/penyertaan modal/penyediaan lahan produksi dan seterusnya. Dan (anggaran lainnya) dari pemanfaatan hasil peternakan, kemudian kemitraan, CSR, atau pinjaman KUR, dan tentu Kemendes juga memberikan support (dukungan anggaran),” ujar Gus Halim.
Pengembangan BUMDes dan BUMDes Bersama bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat desa. Gus Halim menegaskan, pengembangan BUMDes dan BUMDes Bersama pun tidak boleh mematikan usaha warga desa setempat.
ADVERTISEMENT
“Saya terus gaungkan, bahwa jangan sekali-kali BUMDes dan BUMDes Bersama mengambil unit usaha yang berdampak pada menurunnya usaha yang dilakukan masyarakat,” pungkasnya.