PGRI Minta Program Organisasi Penggerak Ditunda: Dana Bisa Bantu Siswa dan Guru

Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengundurkan diri dari Program Organisasi Penggerak Kemendikbud (POP). Selain kriteria seleksi program yang tidak jelas, PGRI memandang sebaiknya dana Kemendikbud dialokasikan untuk penanganan pandemi corona di bidang pendidikan.

"Kami memandang bahwa dana yang telah dialokasikan untuk POP akan sangat bermanfaat apabila digunakan untuk membantu siswa, guru/honorer, penyediaan infrastruktur di daerah khususnya di daerah 3 T demi menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) di era pandemi ini," ujar Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi, dalam keterangan resminya, Jumat (23/7).

Pandemi COVID-19 telah meluluhlantakkan berbagai sektor kehidupan, termasuk dunia pendidikan dan berimbas pada kehidupan siswa, guru, dan orang tua. Sejalan dengan arahan Presiden Jokowi, PGRI menilai semua pihak harus memiliki sense of crisis.

Mendikbud Nadiem Makarim (tengah) menghadiri puncak peringatan HUT Ke-74 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang. Foto: ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

"Dengan pertimbangan di atas, kami mengharapkan kiranya program POP untuk tahun ini ditunda dulu," tutur Unifah.

PGRI berharap Kemendikbud lebih fokus pada pemenuhan kekosongan guru akibat tidak ada rekruitmen selama 10 tahun terakhir.

"Berharap Kemendikbud memprioritaskan penuntasan penerbitan SK Guru Honorer yang telah lulus seleksi PPPK sejak awal 2019, membuka rekruitmen guru baru dengan memberikan kesempatan kepada honorer yang memenuhi syarat, dan perhatian terhadap kesejahteraan honorer yang selama ini mengisi kekurangan guru dan sangat terdampak di era pandemi ini," kata Unifah.

Program Organisasi Penggerak menjadi salah satu gagasan Mendikbud Nadiem Makarim di program Merdeka Belajar. Kemendikbud melakukan seleksi terhadap ribuan ormas dan lembaga untuk mendukung program pelatihan guru dan tenaga pendidik. Dana sebesar Rp 575 miliar dianggarkan untuk program yang ditargetkan selama dua tahun ini.

Sebanyak 184 proposal dari 156 organisasi pun lolos seleksi, termasuk NU, Muhammadiyah dan PGRI. Seluruh organisasi terpilih akan dikucurkan dana mulai dari Rp 1 miliar, Rp 5 miliar, hingga maksimal Rp 20 miliar. Belakangan, NU, Muhammadiyah dan PGRI memutuskan mundur.

Namun, PGRI memandang perlunya kehati-hatian dalam penggunaan anggaran POP yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Mengingat waktu pelaksanaan yang sangat singkat, PGRI menilai program ini tak akan efektif.

"Program tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta menghindari berbagai akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari," tutur Unifah.

Berikut 5 poin mundurnya PGRI dari Program Organisasi Penggerak:

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona