PGRI Temui Ma'ruf Amin, Bahas Zonasi Hingga Guru Honorer

22 Januari 2020 12:53 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima rombongan PGRI. Foto: Nadia Riso/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima rombongan PGRI. Foto: Nadia Riso/kumparan
ADVERTISEMENT
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menemui rombongan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, dibahas banyak hal seperti kebijakan zonasi sekolah dalam menerima murid baru.
ADVERTISEMENT
Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi, mengatakan sempat menyampaikan kepada Ma'ruf mengenai sistem zonasi. Menurutnya, sistem zonasi diterapkan agar setiap daerah dapat memiliki kewenangan untuk mengatur pemerataan kualitas sekolah di wilayahnya.
"Karena banyak sekali faktor geografis dan pendorong prestasi anak, penyebaran sekolah, dan lain sebagainya. Agar daerah diberikan lebih banyak kewenangan untuk mengatur, agar yang disebut dengan persamaan, pemerataan, dan kualitas itu bisa didorong bersama," kata Unifah, Rabu (22/1).
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menerima rombongan PGRI. Foto: Nadia Riso/kumparan
Hal lain yang dibahas adalah terkait pengelolaan guru. Unifah mengatakan pihaknya mendorong sentralisasi kewenangan tata kelola guru dilakukan sebagian.
"Kenapa enggak bilang semuanya? Karena pemerintah pusat juga bakal kerepotan kalau terpusat. Tapi sentrealisasi itu sangat diperlukan agar rekruitmen guru untuk menjaga apa yang disebut potensi, karakter itu merekruitmen berbasis data, dan kebutuhan itu memang harus dilakukan di pusat," jelasnya.
ADVERTISEMENT
PGRI juga mendorong pengaturan penyebaran dan distribusi guru di setiap sekolah. Selain itu, dibahas juga mengenai tunjangan profesi dan sertifikasi guru.
"Sertifikasi disederhanakan modelnya karena kita harus fokus pada pre-service training yang calonnya. Tapi guru yang sedemikian besar banyaknya itu harus lebih disederhanakan, tapi fokus pada peningkatan pelatihan secara terus-menerus," tuturnya.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima rombongan PGRI. Foto: Nadia Riso/kumparan
Hal penting lain yang dibahas adalah terkait guru honorer. PGRI mendorong agar guru honorer yang telah lulus tes untuk segera diangkat sebagai PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Dan juga harus diberi kesempatan bukan hanya honorer K2, tapi honorer non-K yang memenuhi syarat PPPK silakan dites dan kami memahami bahwa kualitas itu enggak bisa kita tawar-tawar. Tetapi memberikan kesempatan adalah bagian lain usaha mereka agar mereka merasa bahwa komitmen yang selama ini ada negara di situ," pungkasnya.
ADVERTISEMENT