PGRI Terima Permintaan Maaf Nadiem, tapi Tetap Tolak Gabung POP di 2020

com-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim saat melakukan konferensi Dana BOS 2020, Senin (10/2). Foto: dok. kemdikbud.go.id

Mendikbud Nadiem Makarim menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah organisasi terkait polemik Program Organisasi Penggerak (POP). Termasuk kepada Muhammadiyah, NU, dan PGRI.

PGRI menerima permintaan maaf Nadiem. PGRI mengapresiasi Nadiem yang mau memahami dan mengevaluasi persoalan POP.

"Ketua Umum Pengurus Besar PGRI di Twitter, sudah menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Mas Nadiem Makarim yang sudah belajar memahami dan mengevaluasi diri kementerian (Kemendikbud) terkait dengan persoalan dan permasalahan Organisasi Penggerak," jelas Ketua Pengurus Besar PGRI, Dudung Nurullah Koswara, kepada kumparan, Selasa (28/7) malam.

"Jadi kami mengapresiasi dengan apa yang disampaikan Mas Nadiem sebagai Menteri sebagai permohonan maaf," imbuh Dudung.

Mendikbud Nadiem Makarim menghadiri puncak peringatan HUT Ke-74 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang. Foto: ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

Dudung mengatakan, sejak awal Nadiem ingin adanya kolaborasi dan kerja sama yang baik antara Kemendikbud dan organisasi-organisasi yang memperjuangkan pendidikan Indonesia.

"Jadi ini sesuatu yang bijak, beliau Mas Nadiem selalu berbicara bahwa era sekarang era kolaborasi, kalau bahasa Jawa era kulonuwun, era silaturahmi, bagaimana kementerian bersinergi dengan Muhammadiyah, bagimana kementerian bersinergi dengan NU dan PGRI sebelum program ini diterbitkan," ungkap Dudung.

Mendikbud Nadiem Makarim (tengah) menghadiri puncak peringatan HUT Ke-74 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang. Foto: ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

PGRI Tetap Tak Ikut POP

Meski mengapresiasi permintaan maaf Nadiem, namun Dudung memastikan PGRI telah berkomitmen tak akan bergabung dalam POP di 2020. Mengingat saat ini, masyarakat Indonesia tengah menghadapi krisis pandemi virus corona.

"Kalau PGRI sudah resmi dalam surat keputusan di poin pertama, PGRI memohon kepada pemerintah di tahun 2020 ini program POP ditiadakan, karena alasannya POP ini tidak sense of crisis, karena kita sedang susah, bagimana orang tua susah mendapatkan pulsa, alat jaringan (untuk belajar siswa) tetapi tiba-tiba di kementerian ada kebijakan yang spektakuler (POP)," ungkap Dudung.

"Walaupun niatnya bagus tapi waktunya kurang tepat. Sehingga kami PGRI bulat, mulai dari pengurus besar, provinsi, kabupaten/kota menolak (POP), untuk tahun anggaran 2020 ditiadakan dulu," imbuhnya.

Mendikbud Nadiem Makarim. Foto: Kemendikbud

Menurut Dudung anggaran POP di 2020 lebih baik digunakan untuk membantu proses belajar online siswa selama di rumah akibat pandemi virus corona. Ia ingin pelaksanaan POP tepat sasaran.

"Kita alihkan anggaran itu untuk bagaimana membantu orang tua, siswa, mengedukasi guru. PGRI komitmen siap bersinergi dengan pemerintah tapi bukan berarti melawan kementerian, tidak. Ini sama-sama merefleksikan agar program ini kedermawaannya jelas dan menjadi sebuah kegiatan betul-betul yang bermanfaat bagi guru dan masyarakat," pungkas Dudung.

Sejak muncul polemik POP di masyarakat, PGRI sudah lebih dulu mundur dalam program yang dianggarkan Rp 567 miliar ini karena pandemi virus corona. Padahal, PGRI telah mengajukan proposal dan mengikuti serangkaian seleksi yang dilakukan Kemendikbud dan tim evaluasi independen dari The SMERU Research Institute.

Alasan PGRI mundur dari POP juga karena kriteria pemilihan dan penetapan peserta POP tidak jelas.

————-----------------------

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona

————-----------------------

Saksikan video menarik di bawah ini: