Pidato Duterte di Sidang PBB: 6.100 Pengedar Narkoba Tewas Sejak Saya Menjabat

22 September 2021 6:33 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Foto: REUTERS/Eloisa Lopez
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Foto: REUTERS/Eloisa Lopez
ADVERTISEMENT
Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, menyampaikan pidato dalam sidang umum ke-76 PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (21/9).
ADVERTISEMENT
Dalam pidatonya, Duterte menyinggung soal masalah penyalahgunaan narkoba yang masih marak terjadi di dunia. Termasuk Filipina.
Duterte mengatakan, dirinya telah menginstruksikan departemen kehakiman dan polisi Filipina untuk menindak tegas para pengedar narkoba.
Ia menyebut, lebih dari 6.100 pengedar narkoba sudah tewas sejak ia menjabat pada Juni 2016.
"Lebih dari 6.100 tersangka pengedar dan pengguna narkoba telah terbunuh," kata Duterte dalam pidatonya melalui video dikutip dari Reuters, Rabu (22/9).
"Mereka yang ditemukan telah bertindak di luar batas selama operasi harus dimintai pertanggungjawaban di depan hukum kami," tambah dia.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte berbicara di Sidang Majelis Umum secara virtual di Markas Besar PBB di New York, AS, Selasa (21/9/2021). Foto: Mary Altaffer/Reuters
Duterte menegaskan, dirinya menolak campur tangan internasional terkait masalah penegakan hukum terhadap pengedar dan pengguna narkoba di Filipina. Ia menekankan, masalah ini menjadi kewenangan penuh pemerintahannya.
ADVERTISEMENT
"Kami baru-baru ini menyelesaikan program bersama kami tentang HAM dengan PBB. Ini adalah model untuk keterlibatan konstruktif antara negara anggota yang berdaulat dan PBB," ucap Duterte.
"Agar bertahan lama diperlukan perubahan dan harus datang dari dalam. Pemaksaan kehendak seseorang atas yang lain, tidak peduli seberapa mulia niatnya, tidak pernah berhasil di masa lalu. Dan tidak akan pernah di masa depan," tutur dia.
Sebelumnya, beberapa kelompok HAM menilai ada dugaan kejahatan kemanusiaan dalam penanganan narkotika di Filipina.
Mereka menilai Duterte telah menghasut kekerasan dalam perang melawan bandar narkoba. Pemerintahan Duterte dikecam organisasi HAM karena mereka memerintahkan polisi untuk cepat mengeksekusi tersangka kasus narkoba tanpa proses hukum.