Pimpin Pleno, Ma'ruf Amin Singgung Upaya Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di RI

Wapres Ma'ruf Amin pimpin rapat pleno pengentasan kemiskinan ekstrem. Foto: Setwapres

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memimpin rapat pleno percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Rabu (3/8). Ma'ruf memimpin rapat dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sekaligus selaku koordinator pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Dalam rapat yang juga dihadiri oleh para menteri dan kepala lembaga terkait itu, sejumlah hal disampaikan Ma'ruf. Termasuk terkait dua upaya pemerintah untuk mempercepat penghapusan kemiskinan di Indonesia

"Bahwa upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui dua strategi intervensi utama yaitu pengurangan beban pengeluaran dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin ekstrem, yang difokuskan pada wilayah-wilayah kantong," ujar Ma'ruf Amin, dalam keterangan yang diberikan Setwapres, Rabu (3/8).

Wapres Ma'ruf Amin pimpin rapat pleno pengentasan kemiskinan ekstrem. Foto: Setwapres

Lebih lanjut, Ma'ruf menyebut kunci suksesnya upaya penghapusan kemiskinan ekstrem adalah konvergensi program dan perbaikan akurasi sasaran program. Menurut dia, konvergensi penting dilakukan untuk memastikan program-program yang dibuat tepat sasaran, menyasar mereka yang benar-benar membutuhkan.

"Konvergensi program penting untuk memastikan agar berbagai program pengurangan beban pengeluaran maupun pemberdayaan ekonomi dapat menyasar kantong-kantong kemiskinan dan diterima oleh keluarga miskin ekstrem secara bersamaan. Untuk mendukung upaya tersebut, diperlukan perbaikan akurasi pensasaran intervensi program dengan menggunakan data pensasaran yang informasi sosial-ekonominya termutakhirkan dan memiliki peringkat kesejahteraan," ucap Ma'ruf.

Selain itu, pada kesempatan yang sama, Ma'ruf juga memberikan tiga arahan penting kepada Menteri dan Kepala Lembaga terkait yang mendapat penugasan langsung dalam Inpres 4/2022. Arahan tersebut di antaranya, Pertama, fokuskan pelaksanaan program pada wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem yang telah ditetapkan pada 212 kabupaten/kota prioritas untuk tahun 2022 dan dilanjutkan untuk seluruh kabupaten/kota untuk tahun 2023 dan 2024.

Kedua, untuk menyasar kelompok miskin ekstrem secara akurat, untuk memanfaatkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang memiliki informasi by name, by address, dan by NIK, karakteristik sosial-ekonomi keluarga berdasarkan informasi terkini, dan juga memiliki peringkat kesejahteraan keluarga.

"Ketiga, pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem agar mengacu pada Pedoman Umum (Pedum) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang segera ditetapkan," ungkap Ma'ruf.

Arahan khusus juga diberikan Ma'ruf kepada Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Menko Perekonomian dibantu oleh Menteri Keuangan, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk memastikan Kementerian/Lembaga pelaksana program dalam sisa bulan tahun 2022 ini dapat melakukan refocusing program dan realokasi anggaran untuk menyasar keluarga miskin ekstrem di wilayah prioritas kemiskinan ekstrem tahun 2022.

Terkait peran pemerintah daerah, Ma'ruf menugaskan Menteri Dalam Negeri untuk mendorong perencanaan/penganggaran APBD agar difokuskan pada Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta mendorong pemanfaatan Data P3KE oleh Pemerintah Daerah.