Pimpinan DPR Ingatkan Ancaman La Nina Jelang Pencoblosan 9 Desember
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, meminta pemerintah pusat dan daerah mengantisipasi fenomena La Nina menjelang pelaksanaan pilkada 9 Desember mendatang. Dia meminta pemerintah daerah terus menguatkan koordinasi dengan BNPB.
ADVERTISEMENT
"Fenomena La Nina dapat memicu hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di seluruh wilayah Indonesia pada Desember 2020 hingga Januari dan Februari 2021. Ini yang harusnya menjadi perhatian di tengah bangsa ini akan menyelenggarakan pesta demokrasi," kata Azis dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/11).
Azis mencontohkan peristiwa, erupsi Gunung Merapi 2010 yang mengakibatkan banjir lahar dingin terjadi pascaerupsi dan merusak banyak rumah milik warga yang berada di wilayah lereng dan hilir sungai. Karena itu, komunikasi antarlembaga menjadi hal perlu ditingkatkan.
"DPR mengingatkan pula, komunikasi antar lembaga ditingkatkan. Berikan rasa aman kepada rakyat di tengah kondisi bangsa yang masih dihantui dengan sebaran virus corona," ujarnya.
Waketum Golkar itu pun berharap adanya skenario darurat yang disiapkan pemerintah dan penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu apabila terdapat ancaman bencana alam saat pelaksaan pilkada berlangsung. Terlebih, saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir.
ADVERTISEMENT
"Risiko bencana, tentu akan mengganggu gelaran pesta demokrasi mendatang. Ada kegundahan yang berlipat di hati masyarakat," ucap dia.
"Anda bayangkan setelah diterpa sebaran COVID-19, lalu ada ancaman bencana. Maka kembali DPR menekankan adanya skenario darurat menjelang hari H Pilkada," lanjut Azis.
Tak hanya identifikasi melalui peta rawan bencana, ia juga berharap penyelenggara pemilu dapat membuat strategi mengamankan hasil suara pilkada mulai dari surat suara hingga perangkat penyelenggara.
"DPR meminta jangan abaikan tanda-tanda alam. Penyelenggaran pilkada harus memberikan rasa aman bagi pemilih dan penyelenggara," tandas Azis.