Pimpinan DPR: Masyarakat Harus Jeli Saring Isu PKI yang Kerap Jadi Hoaks

Azis Syamsuddin di Kantor DPP Partai Golkar Foto: Nabilla Fatiara/Kumparan

Jelang Hari Kesaktian Pancasila isu mengenai peristiwa G30S/PKI selalu menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.

Hingga saat ini perdebatan soal PKI masih terus ramai dibahas dan baru-baru ini juga disinggung oleh eks Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo dan KAMI.

Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam, Azis Syamsuddin, meminta masyarakat harus jeli menyikapi isu PKI. Selain itu Kominfo juga harus lebih aktif dalam memfilter peredaran hoaks di media sosial.

"Masyarakat juga perlu jeli dalam menyaring isu-isu PKI yang kerap menjadi hoaks. Peredaran hoaks melalui media sosial kerap mengganggu kenyamanan masyarakat," kata Azis, Kamis (1/10).

Azis mengatakan sebenarnya semua pihak harus berperan menghentikan peredaran hoaks. Dia meminta masyarakat selalu melakukan fact check (cek fakta) dalam setiap informasi yang beredar.

"Harus jeli dalam menyimak isu dan selalu check fakta yang ada. Kita wajib menjaga Persatuan Indonesia. Jangan sampai kita mempromosikan paham komunisme tanpa kita sadari," ucap Waketum DPP Golkar itu.

Azis menjelaskan, peringatan G30 S/PKI menjadi momentum masyarakat untuk mengingat kembali peristiwa sejarah agar kejadian itu tidak terulang di masa mendatang.

Petugas membersihkan area Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Rabu (30/9). Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTO

Dia mengungkapkan, dalam UU Nomor 27 tahun 1999 telah menegaskan bahwa paham atau jalan komunisme/marxisme leninisme dalam praktik kehidupan politik dan kenegaraan menjelmakan telah terbukti membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

“Undang-undang Nomor 27 tahun 1999 telah tegas mengatur larangan paham komunisme/marxisme leninisme di Indonesia. Aturan ini tegas dan perlu di implimentasikan sesuai mekanisme oleh aparat penegak hukum dalam hal pencegahan maupun penindakan” tutur Legislator dapil Lampung itu.

Isu PKI akhir-akhir ini semakin nyaring digembar gemborkan oleh Gatot Nurmantyo dan tokoh-tokoh KAMI. Mereka juga sudah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mendesak agar mengeluarkan perintah menonton Film G30S/PKI.

Bahkan, Gatot tak segan menuduh ada Komunisme dan PKI gaya baru di pemerintahan maupun di legislatif saat ini.