Pimpinan DPR Minta Klarifikasi Komisi VII soal Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN

3 Juli 2020 16:37 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sejumlah anggota DPR menghadiri Rapat Paripurna masa persidangan III 2019-2020 secara langsung, di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (12/5). Foto: ANTARA FOTO/ Muhammad Adimaja
zoom-in-whitePerbesar
Sejumlah anggota DPR menghadiri Rapat Paripurna masa persidangan III 2019-2020 secara langsung, di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (12/5). Foto: ANTARA FOTO/ Muhammad Adimaja
ADVERTISEMENT
Rapat Komisi VII DPR dengan bos BUMN Tambang pada selasa (30/6) memanas. Adalah Anggota Komisi VII DPR F-Demokrat Muhammad Nasir yang membentak Dirut PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Orias Petrus Moedak. Nasir bahkan meminta Orias keluar ruang rapat karena bahan paparannya tidak lengkap.
ADVERTISEMENT
Selain kemarahan Nasir itu, Pimpinan Komisi VII DPR Alex Noerdin dan Ramson Siagian di sela rapat meminta agar dilibatkan dalama penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Merespons hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut pihaknya sudah mendengar kabar itu dan akan meminta klarifikasi pada pimpinan Komisi VII itu.
"Ya kami sudah dengar berita yang berkembang di masyarakat dan juga jadi agak kontriversi soal itu," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/7).
Wakil Ketua DPR (Gerindra), Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Dok. Istimiewa
"Pimpinan DPR pada hari Senin depan akan meminta klarifikasi kepada pimpinan komisi VII untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada saat rapat tersebut," sambung dia.
Dasco memastikan agenda klarifikasi itu terbuka, dan bisa diliput oleh awak media.
ADVERTISEMENT
"Nanti hari senin, kita akan minta klarifikasi. Klarifikasi itu juga tidak sembunyi-sembunyi, silakan kalau media nanti, jadi jadwalnya kita akan transparan kepada media," tutur Dasco.
Kendati demikian, Dasco enggan memberikan penilaian dini melihat pernyataan pimpinan Komisi VII DPR itu, di meminta publik menunggu hasil klarifikasi.
"Ya kita belum tahu secara pasti apa yang terjadi pada saat rapat tersebut. Jadi saya belum bisa menilai dan belum bisa mengeluarkan pernyataan terhadap yang terjadi pada saat tersebut sebelum kita melakukan klarifikasi. Klarifikasi kita akan segera lakukan pada senin pekan depan," tandas Dasco.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII F-Golkar Alex Noerdin mengingatkan para bos BUMN agar penyerahan dana CSR melibatkan anggota dewan. Hal itu disampaikan saat rapat dengan materi realisasi CSR PT Bukit Asam dan PT Timah.
ADVERTISEMENT
"Masa penyerahan CSR nggak melibatkan kami. Paling tidak kami dikasih ruang untuk ikut serta menyerahkan bantuan tersebut ke masyarakat," kata Alex.
Untuk pembagian CSR yang di luar apa yang sudah dilakukan ini bisa berkordinasi dengan Sekretariat Komisi VII DPR RI untuk bisa CSR ini disalurkan ke dapil-dapil anggota Komisi VII DPR RI," ujar Alex.
Selain Alex, Wakil Ketua Komisi VII DPR F-Gerindra Ramson Siagian juga sependapat dengan Alex.
"Untuk pembagian CSR yang di luar apa yang sudah dilakukan ini bisa berkordinasi dengan Sekretariat Komisi VII DPR RI untuk bisa CSR ini disalurkan ke dapil-dapil anggota Komisi VII DPR RI," kata Ramson.
--------------------------
(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)
ADVERTISEMENT