Pimpinan DPR: Siapa Pun Menterinya, Masalah Lapas Terulang Jika Tak Dibenahi

Menkumham Yasonna Laoly memberikan keterangan terkait kebakaran di Lapas Klas 1 Tangerang, Tangerang, Banten, Rabu (8/9). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Dorongan agar Menkumham Yasonna Laoly mundur dari jabatannya masih disuarakan sejumlah pihak. Desakan itu muncul setelah peristiwa kebakaran yang terjadi di Lapas Kelas I Tangerang pekan lalu.

Yasonna dinilai gagal mengatasi sederet masalah mulai dari pembenahan lapas hingga kelebihan muatan lapas. Kendati demikian, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menilai solusi masalahnya bukan berarti selesai dengan mengganti menteri.

Menurutnya, antisipasi agar kejadian tersebut tak terulang dengan fokus pada perbaikan lapas. Ia mengatakan kejadian serupa akan terulang jika tak ada pembenahan, siapa pun menteri yang menjabat.

“Saya pikir kalau masalah lapas ini masalah klise yang akan terus terjadi. Siapa pun menterinya, siapa pun dirjennya, apabila kita tidak segera memperbaiki hal-hal yang pasti akan terus terjadi apabila ini tidak direstorasi atau diperbarui,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (13/9).

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, cek kemungkinan DPR jadi RS Darurat COVID-19, Senin (12/7). Foto: DPR RI

“Kita sama-sama tahu lapas kita overcapacity disebabkan oleh banyak hal. Aturan-aturan tentang narapidana, aturan-aturan tentang tahanan-tahanan narkotika, dan lain-lain. Saya pikir semua harus jadi satu kesatuan yang harus dibenahi. Jika tidak, siapa pun menteri, siapa pun dirjen lapasnya, hal ini bisa terjadi,” imbuh dia.

Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki penyebab terbakarnya Lapas Kelas I Tangerang. Dugaan sementara ada kelalaian yang menyebabkan kebakaran terjadi.

Menanggapi hal ini, Dasco menilai kelalaian manusia wajar terjadi. Dia mengatakan tentu sudah ada aturan atau hukuman yang menanti pihak-pihak terkait.

Kondisi Lapas Tangerang Usai Terbakar. Foto: Dok. Istimewa

“Ya kalau kita lihat, ini, kan, namanya sipir, namanya pegawai, saya bukan belain, tapi cuma manusia. Dalam situasi pandemi seperti sekarang, narapidana overcapacity dan masalah di lapas, ya, saya tadi bilang, hal seperti ini tak terhindar bisa terjadi,” ujar dia.

“Bagi yang lalai kita sudah tahu ada aturan-aturan yang kemudian mengikat pegawai-pegawai negeri sipil dan aturan yang berlaku di internal Kemenkumham. Saya pikir itu saja yang mesti dijalani,” pungkasnya.