news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Pimpinan Komisi II: Anggaran Pemilu 2024 Bisa Ditekan, KPU Harus Cerdas

23 September 2021 13:20 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Junimart Girsang. Foto: Prasetyo Utomo/Antara Foto
zoom-in-whitePerbesar
Junimart Girsang. Foto: Prasetyo Utomo/Antara Foto
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang meyakini estimasi anggaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dapat ditekan. Dia menilai tak akan ada hambatan, termasuk soal anggaran, apabila KPU cerdas dalam meminimalisir dan mengefisienkan tahapan pemilu dan pilkada tersebut.
ADVERTISEMENT
Anggaran yang diajukan KPU untuk Pemilu (Pileg-Pilpres) capai Rp 86 triliun, sementara untuk Pilkada Serentak sebesar 26,2 triliun.
“Anggaran yang lebih dari sekian ratus triliun, menurut saya sangat berlebihan di masa pandemi. Banyak yang bisa dipotong. Tahapan-tahapan sekian banyak itu bisa dikurangi dengan cara membuat pola kegiatan, maka anggaran bisa ditekan sedemikian rupa,” kata Junimart dalam diskusi di YouTube Masyarakat Ilmu Pemerintahan (MIPI), Kamis (23/9).
“Kan kita juga sudah buktikan, anggaran 2022 [bisa ditekan] KPU. Kenapa untuk 2023-2024 tidak bisa? Sukses pemilu bisa berjalan kalau kita bersinergi. Memang kita paham kalau untuk KPU, PPKS itu memerlukan biaya sangat tinggi. Tapi KPU mestinya lebih cerdas lagi [untuk menyiasatinya],” imbuh dia.
Sebagaimana diketahui, biaya Pemilu 2024 berkisar Rp 150 triliun. Sementara KPU mengusulkan biaya Rp 86 triliun, namun menurut Mendagri Tito Karnavian terlalu tinggi karena anggaran pemerintah saat ini banyak terserap ke COVID-19. Kemudian anggaran Pilkada Rp 26,2 triliun.
ADVERTISEMENT
Ilustrasi Pemilu. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Junimart berpendapat banyak cara untuk menekan anggaran tersebut. Salah satunya dengan memperpendek masa kampanye, yakni 4-5 hari bagi calon kepala daerah, sementara 3 bulan bagi capres, cawapres, dan caleg.
Meski singkat, ia menilai waktu tersebut tak menghalangi hak para calon pilkada maupun pemilu. Junimart berpendapat para calon seharusnya sudah punya cukup waktu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum masa kampanye.
Di sisi lain, perdebatan terkait anggaran dan tahapan pemilu dan pilkada diakui Junimart masih berlangsung di Komisi II. Namun, dia berharap jika semua pihak kompak untuk tujuan mensukseskan pemilu, harusnya tak perlu ada perbedaan suara.
“Pemilu bisa sukses kalau kita kerja sama dan buat satu formula yang bagus dan masyarakat bisa berikan masukan-masukan kepada kami di komisi II, saya kira kita bisa RDPU. Supaya sebelum penetapan pemilu dan pilkada kita sudah kaya dengan bahan-bahan [usulan],” papar dia.
ADVERTISEMENT
“Nanti kalau misalnya KPU mengatakan akan ada irisan-irisan, bagi saya itu hanya istilah saja. Pertengkaran itu kita yang buat. Tidak akan ada pertengkaran kalau kita tidak bertengkar, tidak akan ada irisan kalau tidak ada irisan. Jadi semua tergantung kita,” tandas Junimart.