Pimpinan Komisi III Tak Sepakat Arteria: Petinggi Negara Saja Tak Kebal Hukum

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Foto: DPR RI

Anggota Komisi III DPR F-PDIP, Arteria Dahlan, mengeluarkan pernyataan kontroversial. Arteria menyebut aparat penegak hukum tak layak dijerat operasi tangkap tangan (OTT). Argumentasi Arteria, karena aparat penegak hukum merupakan simbol negara.

Merespons ucapan Arteria, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengaku tak sependapat. Menurutnya, pernyataan Arteria itu tidak dapat dibenarkan, karena asas hukum sudah jelas menyebutkan semua orang memiliki posisi yang sama di mata hukum.

“Jangankan penegak hukum, petinggi negara saja tidak ada yang kebal hukum. Karenanya saya tidak setuju dengan pernyataan tersebut karena siapa pun itu kalau korupsi ya ditangkap,” kata Sahroni kepada wartawan, Jumat (19/11).

Bagaimana pun metodenya, termasuk OTT, tidak boleh ada perlakuan khusus bagi aparat hukum yang korupsi.

“Justru publik harus diperlihatkan bahwa aparat atau pejabat sama posisinya di mata hukum, tidak ada keistimewaan,” beber legislator asal Tanjung Priok ini.

Lebih lanjut, Sahroni juga menilai sebagai aparat penegak hukum semestinya mendapat hukuman lebih berat jika ketahuan korupsi. Sebab, oknum tersebut dinilai telah menyalahi amanah.

Politikus PDI Perjuangan, Arteria Dahlan. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Sebagai pimpinan Komisi Hukum DPR, Sahroni menekankan pernyataan Arteria tersebut bersifat pandangan pribadi, dan tidak ada pembahasan di Komisi III DPR.

“Tidak ada agenda apalagi pembahasan mengenai jaksa, polisi, hakim yang tidak bisa di OTT. Itu hanya pandangan pribadi Bung Arteria saja, tidak ada kaitannya dengan Komisi III," ucap Sahroni.

"Pandangan saya justru ironis bila ada aparat hukum yang dapat keistimewaan tidak bisa di OTT kalau melakukan korupsi. Malah harusnya hukumannya lebih berat, karena ya mereka harusnya jadi penegak hukum terdepan dan sudah memiliki amanat dari negara untuk menegakan keadilan” tandas Bendum DPP NasDem ini.

Anggota Komisi III DPR RI yang juga politikus PDIP, Arteria Dahlan, mengaku tak mendukung adanya OTT terhadap penegak hukum, baik kepada jaksa, hakim, maupun polisi.

"Saya pribadi saya sangat meyakini yang namanya polisi hakim jaksa itu tidak boleh di-OTT," ucap Arteria dalam webinar 'Hukuman Mati Bagi Koruptor, Terimplementasikah?' yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dengan Kejaksaan Agung, Kamis (18/11).

"Bukan karena kita pro koruptor, karena mereka adalah simbol-simbol negara di bidang penegakan hukum. Bisa dibedakan, tafsirnya jangan ditafsirkan beda, kita mendukung atau apa ya, saya sampaikan banyak sekali instrumen penegakan hukum di samping OTT," lanjut dia.