Pimpinan Komisi V Minta Perketat Pengawasan Jelang Nataru: PSBB Diperlukan

Warga yang melanggar aturan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengenakan rompi bertuliskan "Pelanggar PSBB" saat terjaring Operasi Tertib Masker di kawasan Kota Tua, Jakarta, Minggu (27/9). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Wakil Ketua Komisi Perhubungan (V) DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, meminta pemerintah mencegah gelombang ketiga COVID-19 yang diperkirakan terjadi di akhir tahun. Menurutnya, kebijakan PSBB bisa diterapkan jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“PSBB menyambut dan saat Nataru tetap diperlukan, sebagaimana dalam menyambut perayaan hari besar lainnya,” ucap Andi kepada kumparan pada Jumat (12/11).

Di samping itu, vaksinasi harus terus dilaksanakan agar mencapai kekebalan kelompok (herd immunity). Begitu pula dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Terlebih, muncul varian Delta Plus AY.4.2 yang memiliki tingkat penularan tinggi.

“Apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk antisipasi, tentu saja, tetap jaga prokes ketat, jangan lengah, percepat proses vaksinasi, tracing (pelacakan/contact tracking) dan testing,” lanjut dia.

Ia menyebutkan bahwa konsentrasi pengawasan saat libur Nataru akan lebih banyak dilakukan di bandara dan penyeberangan. Hal ini berbeda saat Hari Raya Idul Fitri, di mana semua moda transportasi dimanfaatkan pemudik.

“Komisi V meminta pemerintah jangan lengah pengawasan kepada pemudik Nataru dan mobilitas yang terjadi. Tetap meningkatkan pengawasan dan memberdayakan potensi-potensi SDM dan peralatan yang ada pada tiap-tiap Kementerian/Badan di bandara, pelabuhan, dan penyeberangan” ujar Politikus Gerindra ini.

Andi juga menjelaskan hasil kunjungan kerja spesifik Komisi V. Menurutnya, ada beberapa daerah yang perlu diawasi pemerintah secara khusus karena kerap terjadi peningkatan signifikan jelang Nataru.

“Bandara Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Bali, NTT, penyeberangan Merak-Bakauheni, penyeberangan Ketapang-Banyuwangi dengan Gilimanuk-Bali, penyeberangan ke Labuan Bajo NTT,” jelas dia.

“Penyeberangan di Batam (Harbour Bay, Sekupang, Pelabuhan Batam Center), di Kepri, utamanya menghadapi dan antisipasi arus lalu lintas dari Singapura dan Malaysia (karena) varian Delta Plus,” lanjutnya.

Terkait kebijakan wajib tes PCR jelang Nataru, Andi menyerahkannya pada pemerintah. Namun, ia berharap agar pemerintah bisa mengambil keputusan yang memudahkan penumpang.

"Titik tekan Komisi V, lebih pada aspek kemudahan pelayanan pengguna dan penerapan prokes ketat di maskapai-maskapai, serta bagaimana pengawasan pemerintah atas kegiatan yang berlangsung,” tutup Andi.