Pimpinan Komisi X DPR: Jangan Sampai Terjadi Learning Loss saat Pandemi

22 Juni 2021 10:46 WIB
·
waktu baca 1 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sejumlah siswa mengikuti upacara pembukaan proses belajar tatap muka di Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Foto: Adiwinata Solihin/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Sejumlah siswa mengikuti upacara pembukaan proses belajar tatap muka di Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Foto: Adiwinata Solihin/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menegaskan semua pihak termasuk pemerintah tak ingin terjadi learning loss pada siswa di Indonesia. Apalagi pandemi COVID-19 membuat banyak sekolah tutup dan pembelajaran dilakukan jarak jauh atau secara virtual.
ADVERTISEMENT
"Jadi kita juga menghindari jangan sampai terjadi learning loss. Takutnya agak sulit diangkat kembali untuk proses belajar mengajar karena terlalu lama di rumah," kata Dede Yusuf, Selasa (22/6).
Atas dasar itu, pembelajaran tatap muka [PTM] perlu dilakukan. Namun dengan catatan hanya untuk sekolah yang berada di zona hijau.
Sementara untuk sekolah yang berada di zona lain tidak diperkenankan sama sekali untuk PTM. Sebab DPR dan pemerintah juga mempertimbangkan lonjakan penyebaran COVID-19.
Guru (tengah) memberikan materi pelajaran kepada murid saat uji coba pembelajaran tatap muka pada hari pertama di SD Negeri Kenari 08 Pagi, Jakarta, Rabu (7/4). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO
"Akhirnya kami menambahkan dengan catatan daerah yang tingkat penyebarannya tinggi seperti misalnya DKI, Bandung, Depok, Bogor itu tidak sama sekali," ujarnya.
Dede Yusuf juga mengatakan kebijakan PTM secara terbatas diambil karena ada beberapa sekolah yang berada di daerah 3T [Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal] kesulitan menerapkan PJJ.
ADVERTISEMENT
"Karena ada saudara-saudara kita yang ada di daerah kita sebut saja yang di 3T, yang justru mereka tak mengalami hal-hal yang mengkhawatirkan, justru dengan PJJ, dengan internet mereka malah bermasalah karena tak punya internet, tidak punya infrastruktur yang baik," pungkasnya.
Pemerintah menjadwalkan PTM akan dimulai pada Juli mendatang. Nantinya kebijakan itu akan dievaluasi setiap 2 minggu sekali.