Pimpinan KPK Temui Menteri PUPR, Bahas Pencegahan Korupsi Infrastuktur

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri usai pertemuan tertutup. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Pimpinan KPK menyambangi Kementerian PUPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (31/1). Pimpinan KPK terlihat lengkap, yakni Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, dan Alexander Marwata.

Mereka melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono selama sekitar satu jam. Usai pertemuan, Firli mengatakan, salah satu agenda yang dibicarakan adalah strategi pencegahan korupsi di bidang pembangunan infrastruktur.

"(Pencegahan) ini dilakukan karena memang sesuai dengan rencana pembangunan terkait dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur," kata Firli di Kementerian PUPR, Jumat (31/1).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (tegah) memberikan keterangan pers. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

"Dan ini juga terkait dengan program strategi nasional pencegahan korupsi sebagaimana Perpres 54 tahun 2018 terkait dengan strategi nasional pencegahan korupsi," sambungnya.

Firli menambahkan, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 120 triliun. Sehingga, kata dia, perlu dilakukan strategi pencegahan korupsi yang benar untuk menghindari penyimpangan dan pelanggaran hukum.

"KPK berkepentingan untuk melakukan upaya-upaya. Pertama adalah melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi," ujar Firli.

Jenderal polisi bintang tiga itu mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut, Menteri PUPR juga menyampaikan sembilan strategi pencegahan korupsi. Hal yang sama, menurut Firli, juga disampaikan oleh Menteri BUMN saat mengadakan pertemuan dengan pimpinan KPK.

Kedua kementerian itu lanjut Firli, merupakan ujung tombak pembangunan infrastruktur sehingga perlu pengawasan dan strategi pencegahan korupsi yang tepat.

"Dan tentu KPK berkepentingan untuk memastikan bahwa setiap program nasional, setiap rencana kegiatan kementerian lembaga bisa berjalan secara transparan dan akuntabel," ungkap Mantan Kapolda Sumsel ini.

Sementara itu, Basuki mengatakan, agenda utama pertemuan adalah membahas strategi pencegahan korupsi. Terlebih alokasi anggaran untuk Kementerian PUPR sangat besar.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri usai pertemuan tertutup. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

"Kami mohon pendampingan dari KPK untuk melaksanakan APBN PUPR ini. Karena APBN Rp 120 triliun tapi yang ditanggung jawab oleh PU, termasuk KPBU-nya, kerja sama dan Pemerintahan Badan Usaha tidak kurang dari Rp 200 triliun juga. Jadi ini anggaran yang besar untuk pembangunan infrastruktur," ucap Basuki.

Sebelumnya, pimpinan KPK juga telah mengadakan pertemuan dengan Menteri dan Kepala lembaga, antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, serta Jaksa Agung ST Burhanuddin