Pimpinan Militer Sudan Cabut Status Darurat

Warga Sudan menggelar demonstrasi untuk menentang kudeta militer yang terjadi hampir tiga bulan lalu, di selatan ibu kota Khartou, Sudan. Foto: AFP

Pemimpin militer Sudan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan telah mencabut status keadaan darurat pada Minggu (29/5/2022). Keadaan darurat sebelumnya diberlakukan di negara itu menyusul kudeta yang dipimpin Burhan pada 25 Oktober 2022.

Diberitakan Al Jazeera, Dewan Kedaulatan Transisi mengatakan bahwa status keadaan darurat dicabut demi menciptakan suasana yang tepat untuk mencapai stabilitas selama masa transisi.

Keputusan itu diambil beberapa jam setelah Dewan Keamanan dan Pertahanan merekomendasikan diakhirinya keadaan darurat dan pembebasan semua tahanan. Rekomendasi tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi dialog antara militer dan gerakan pro-demokrasi.

Warga Sudan menggelar demonstrasi untuk menentang kudeta militer yang terjadi hampir tiga bulan lalu, di selatan ibu kota Khartou, Sudan. Foto: AFP

Sebelumnya, utusan PBB untuk Sudan, Volker Perthes, telah mendesak para pemimpin negara itu untuk mencabut keadaan darurat. Dia mengecam pembunuhan dua pengunjuk rasa yang melawan kudeta pada 25 Oktober.

“Sekali lagi: Sudah waktunya kekerasan berhenti,” cuit Perthes di Twitter.

Sabtu (28/5/2022) lalu, ratusan orang turun ke jalanan Ibu Kota Khartoum untuk melakukan unjuk rasa. Pasukan keamanan dikabarkan membubarkan massa dengan kekerasan dan mengejar mereka di jalanan.

Sebanyak dua aktivis tewas dalam protes di lingkungan Kalakla Khartoum hari itu. Satu korban ditembak oleh pasukan keamanan, sementara korban kedua mati lemas setelah menghirup gas air mata.

Sudan telah diguncang oleh protes massa sejak kudeta itu. Unjuk rasa warga kerap dikontrol dengan tindakan keras dari pihak berwenang yang telah menewaskan hampir 100 orang dan melukai ratusan lainnya. Ratusan aktivis juga telah ditangkap di bawah undang-undang darurat.

Warga Sudan menggelar demonstrasi untuk menentang kudeta militer yang terjadi hampir tiga bulan lalu, di selatan ibu kota Khartou, Sudan. Foto: AFP

Oktober lalu, Burhan menyatakan keadaan darurat setelah membubarkan kabinet transisi, memicu protes dari pengunjuk rasa pro-demokrasi yang berperan dalam pencopotan mantan Presiden Omar al-Bashir pada 2019. Kudeta ini menjungkirbalikkan transisi singkat Sudan menuju demokrasi setelah tiga dekade pemerintahan represif Bashir.

Pengambilalihan militer menuai kecaman internasional. Pemerintah Barat juga memotong bantuan penting selama pemerintahan militer masih memimpin.

Sudan, salah satu negara termiskin di dunia, juga mengalami krisis ekonomi akibat isolasi internasional selama beberapa dekade dan kelalaian kepemimpinan Bashir.

PBB, bersama dengan Uni Afrika dan blok regional IGAD, telah mendorong untuk memfasilitasi pembicaraan demi menyelesaikan krisis antara militer dan gerakan pro-demokrasi Sudan.

Burhan sebelumnya telah berjanji untuk membebaskan tahanan politik untuk mengatur panggung pembicaraan di antara faksi-faksi Sudan. Bulan lalu, pihak berwenang Sudan membebaskan sejumlah pemimpin sipil anti-kudeta yang ditangkap.

Penulis: Airin Sukono.