Pimpinan MPR Temui MUI, Bahas Amandemen UUD 1945

3 Desember 2019 14:54 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pimpinan MPR bersilaturahmi dengan pimpinan MUI di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Selasa (3/12). Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Pimpinan MPR bersilaturahmi dengan pimpinan MUI di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Selasa (3/12). Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan
ADVERTISEMENT
Pimpinan MPR menyambangi Kantor MUI Pusat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (3/12). Para pimpinan MPR yang hadir yaitu Wakil Ketua Hidayat Nur Wahid, Jazilul Fawaid dan Fadel Muhammad.
ADVERTISEMENT
Di MUI, para pimpinan MPR diterima oleh jajaran pimpinan MUI, di antaranya Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Anwar Abbas, Wasekjen Tengku Zulkarnain, Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi KH Abdullah Jaidi, dan para ketua berbagai bidang lainnya.
Membuka pertemuan, Abdullah mengatakan bahwa pertemuan hari ini dalam rangka menjalin silaturahmi dan komunikasi antara pemimpin negara dan para ulama pemimpin agama.
“Bagaimana umara dan ulama ini bisa bersinergi dalam rangka mewujudkan hal-hal yang menuju kebaikan dan kemajuan untuk umat, bangsa dan negara,” ungkap Abdullah di Kantor MUI.
Pimpinan MPR RI foto bersama usai rapat perdana pimpinpan MPR periode 2019-2024 di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, mengatakan kedatangan para pimpinan MPR ke MUI adalah untuk menerima masukan dan mendengar pandangan, spesifik terkait amandemen UUD 1945.
“Para kiai, kami juga menerima rekomendasi dari pimpinan MPR yang lalu. Pimpinan MPR masa yang lalu, ada rekomendasi terkait amandemen terbatas. Tapi hari ini seperti yang Bapak, Ibu lihat di wacana publik, rekomendasi ini, wacana publik ini, melebar ke mana-mana. Padahal rekomendasi terbatas adalah terkait GBHN,” kata Jazilul.
ADVERTISEMENT
“Kami tentunya perlu meminta masukan, nasihat, karena salah satu tugas MUI adalah membantu pemerintah terkait isu kemaslahatan umat. Kebetulan Indonesia adalah negara mayoritas Islam. Kami akan minta masukan dan arahan terkait dengan tugas-tugas kami,” sambungnya lagi.
Pertemuan antara pimpinan MPR dan MUI dimulai pukul 14.10 WIB. Saat berita ini diturunkan, pertemuan masih berlangsung tertutup.