PKB dan Demokrat Sepakat Tegas Tolak RUU HIP

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Kantor DPP PKB, Jakarta. Foto: Instgaram / @cakiminow

Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sepakat menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP yang menuai kontroversi. Hal itu, disampaikan AHY usai mengadakan pertemuan silaturahmi dengan Cak Imin, Rabu (8/7).

"Bagaimana kita secara tegas menolak RUU HIP yang beberapa saat lalu menjadi kontroversi di tengah masyarakat kita," kata AHY di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat.

AHY mengatakan partainya dan PKB memiliki pandangan yang sama untuk fokus menangani pandemi corona. Dia tak ingin adanya sebuah gagasan yang kemungkinan dapat membelah persatuan yang ada.

Perajin mewarnai patung lambang negara, Garuda Pancasila, di kawasan Halim, Makasar, Jakarta, Kamis (8/8). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

"Kita tidak ingin dalam situasi yang harusnya kita bersatu dalam konsentrasi yang sama, menghadapi krisis pandemi, ada gagasan-gagasan tertentu yang membelah kita. Kembali set back mundur ke belakang hanya karena isu-isu yang tidak dibutuhkan hari ini. Perbedaan-perbedaan di antara kita misalnya," ucap dia.

Putra sulung Presiden Ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu pun berharap kebersamaan partainya dan PKN akan terus terjaga. Meskipun, saat ini Partai Demokrat berada di luar pemerintahan.

"Kami berharap persahabatan kebersamaan seperti ini terus langgeng tanpa melihat berada di mana saat ini kita. Tapi untuk tujuan yang baik, tujuan kemanusiaan, tentu kita harus bersatu padu," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin mengatakan partainya dan Demokrat sepakat agar DPR dapat menghasilkan produk legislasi seperti UU yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga, kata Wakil Ketua DPR itu, seluruh keputusan dapat memberikan dampak baik terhadap pandemi corona yang belum usai.

"Tentu di parlemen atau DPR, kita berharap produktif lagi mengabdi dan menghasilkan produk-produk DPR yang dibutuhkan masyarakat, DPR yang mampu menghasilkan keputusan baik APBN, UU, dan sistem pengawasan yang membantu masyarakat mengatasi jangka pendek pandemi COVID-19," ucapnya.

"Dan jangka panjang ekonomi nasional secara menyeluruh. Moga-moga kebersamaan Demokrat dan PKB selalu terjaga dengan baik," kata Cak Imin.

Pemerintah sebelumnya memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP. Salah satu alasannya karena tak adanya TAP MPRS XXV/1966 sebagai landasan konsideran. Alasan lain, yakni usulan Pancasila yang digunakan adalah versi 1 Juni 1945, bukan Pancasila yang disahkan 18 Agustus 1945 dalam sidang BPUPKI.

Setelah pemerintah menunda dan RUU HIP menuai polemik, PDI Perjuangan sebagai inisiator mengusulkan agar nama RUU ini berubah menjadi Pembinaan Ideologi Pancasila. Wacana ini juga dilontarkan oleh Bamsoet dan purnawirawan jenderal TNI.

Dalam RUU ini, hanya akan mengatur peran dan fungsi BPIP dalam mengamalkan Pancasila. Namun, berbagai pihak masih menentang usulan ini karena menganggap BPIP cukup diatur dalam Perpres.

***

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona).