News
·
17 Maret 2021 16:55

PKB Minta Jokowi-Tito Hati-hati Pilih 271 Pj: Jauhkan dari Motif Politik

Konten ini diproduksi oleh kumparan
PKB Minta Jokowi-Tito Hati-hati Pilih 271 Pj: Jauhkan dari Motif Politik (135129)
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (kedua kanan) dan Mendagri Tito Karnavian (ketiga kanan) mengikuti prosesi kirab. Foto: Setpres-Rusman/Antara Foto
RUU Pemilu telah dicabut dari RUU Prolegnas Prioritas 2021, artinya Pilkada di tahun 2022 dan 2023 tak digelar dan diadakan tahun 2024. Akibatnya, sebanyak 271 daerah yang harusnya Pilkada dipastikan akan dipimpin oleh Penjabat (Pj) yang ditunjuk oleh Kemendagri.
ADVERTISEMENT
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB, Luqman Hakim, mengatakan pengangkatan Pj di daerah akan menjadi perhatian khusus masyarakat. Karena itu, ia menganggap wajar adanya kekhawatiran Pj akan menjadi insentif bagi parpol penguasa.
"Untuk 2022 dan 2023, pengangkatan sekitar 271 Pj Gubernur dan Bupati/Wali kota, akan menjadi perhatian serius masyarakat. Karena masa jabatan Pj yang cukup lama sekitar antara 1 sampai dengan 2,5 tahun dan mendekati Pemilu dan Pilkada 2024," kata Luqman, Rabu (17/3).
"Wajar jika ada kekhawatiran banyak pihak pengangkatan Pj ini akan memberi insentif politik bagi kelompok politik tertentu, misalkan partai penguasa atau pasangan capres-cawapres yang didukung penguasa,"
- Luqman.
PKB Minta Jokowi-Tito Hati-hati Pilih 271 Pj: Jauhkan dari Motif Politik (135130)
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Luqman Hakim. Foto: Dok. Istimewa
Karena itu, ia meminta Presiden Jokowi dan Mendagri Tito Karnavian berhati-hati dalam menggunakan kewenangan untuk memilih Pj di ratusan daerah. Dia pemilihan Pj dijauhkan dari motif politik.
"Saya minta kepada presiden dan menteri dalam negeri agar hati-hati dan menjauhkan motif politik dalam melaksanakan kewenangan pengangkatan Pj Gubernur dan Bupati/Wali kota 2022-2023," ujarnya.
ADVERTISEMENT
Dengan pemilihan Pj yang jauh dari motif politik, politikus PKB itu berharap Jokowi dan Tito dapat dikenang sebagai pejabat yang tak memperalat regulasi yang ada demi kepentingan sekelompok orang.
"Agar presiden dan Menteri Dalam Negeri yang sekarang menjabat, tidak dikenang sebagai penguasa yang memperalat regulasi untuk kepentingan politik partisan," tandas dia.