PKB Perjuangkan RUU TPKS dan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak di Prolegnas 2022

8 Desember 2021 9:33
·
waktu baca 4 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
PKB Perjuangkan RUU TPKS dan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak di Prolegnas 2022 (288190)
zoom-in-whitePerbesar
Rapat paripurna ke-10 masa sidang II tahun sidang 2021-2022. Foto: Annisa Thahira/kumparan
ADVERTISEMENT
DPR kembali menetapkan Prolegnas Prioritas tahun 2022 sebanyak 40 RUU. Fraksi PKB menyatakan akan fokus memperjuangkan pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak.
ADVERTISEMENT
“Kami menilai RUU TPKS layak untuk segera ditetapkan karena saat ini terjadi darurat kekerasan seksual. Sedangkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak begitu penting karena akan memastikan jaminan kesehatan, ketercukupan gizi, hingga kesejahteraan ibu dan anak di tanah air,” kata Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangannya, Rabu (8/12).
Cucun menjelaskan semua 40 RUU Prolegnas Prioritas yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR, Selasa (7/2021) kemarin, merupakan beleid penting. Prolegnas Prioritas yang ditetapkan di antaranya RUU UU Cipta Kerja, RUU Ibu Kota Negara Baru (IKN), RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU Sistem Keolahragaan Nasional, dan RUU Narkotika.
“Fraksi PKB akan aktif mengawal berbagai RUU tersebut agar bisa disahkan, tetapi bagi kami tetap ada target prioritas yang kami perjuangkan sebagai kebijakan fraksi,” tutur Cucun.
PKB Perjuangkan RUU TPKS dan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak di Prolegnas 2022 (288191)
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal. Foto: Dok. Pribadi
Cucun menambahkan, pilihan memperjuangkan pembahasan serta pengesahan RUU TPKS dan RUU Kesejahteraan Ibu-Anak didasari atas dinamika di lapangan yang saat ini begitu mendesak. Ia mencontohkan RUU TPKS yang saat ini begitu dibutuhkan mengingat banyaknya korban kekerasan seksual mulai dari anak di bawah umur, siswa, mahasiswa hingga ibu rumah tangga.
ADVERTISEMENT
“Kasus tewasnya Novi Widyasari mahasiswa Universitas Brawijaya yang nekat bunuh diri karena mengalami kekerasan dalam pacaran (Violence of Dating) harus menjadi monumen betapa dibutuhkannya perlindungan korban kekerasan seksual di tanah air. RUU TPKS ini tidak sekadar memastikan hukuman bagi pelaku, tetapi juga perlindungan organ negara bagi korban kekerasan seksual agar bisa speak up sehingga tidak menyakiti diri sendiri,” jelasnya.
Cucun berpendapat, kekerasan seksual saat ini seperti fenomena gunung es. Kasus yang muncul ke permukaan tampak tak seberapa, padahal kasus sebenarnya di lapangan begitu banyak.
Salah satu pemicu fenomena gunung es ini, menurutnya, karena korban kekerasan seksual tidak berani berbicara atas kasus yang menimpa mereka karena malu atau takut stigma dari masyarakat.
ADVERTISEMENT
“Akhirnya mereka memendam masalah itu sendiri sehingga para korban kekerasan seksual mengalami kekerasan berulang yang menekan secara fisik, mental maupun kondisi spiritual. Situasi ini tidak boleh terus dibiarkan sehingga RUU TPKS yang menjadi payung hukum untuk melindungi korban harus segera disahkan,” tegasnya.
Sementara untuk RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Cucun menjelaskan saat ini angka kematian ibu akibat melahirkan masih tinggi. Demikian pula dengan angka stunting pada anak. Di samping itu, belum ada perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi ibu yang bekerja baik di perusahaan swasta maupun BUMN, sehingga berdampak pada anak-anak mereka.
“Bagi para ibu yang harus bekerja, mereka terkadang sulit memberikan ASI eksklusif karena cuti melahirkan yang terbatas. Selain itu bagi ibu pekerja juga harus mendapat beban ganda saat harus merawat anak-anak mereka di usia emas (gold period),” urai Cucun.
ADVERTISEMENT
Tantangan lain yang dihadapi para ibu adalah afirmasi dari negara, salah satunya dengan memberikan cuti yang lebih panjang bagi ibu pekerja yang baru saja melahirkan. Dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, diusulkan agar cuti bagi ibu melahirkan bisa sampai 6-7 bulan, sehingga mereka bisa memberikan ASI eksklusif bagi bayi mereka.
“Dan bayi ini merupakan aset bangsa. Para generasi emas yang harus mendapatkan perhatian dari ibu di masa pertumbuhan krusial mereka. Kami berharap dengan pengesahan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ini akan memastikan generasi muda Indonesia bakal lebih berkualitas di masa depan karena terjamin asupan gizi dan kesejahteraan mereka dari usia dini,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, DPR mengesahkan RUU Prolegnas 2022, di mana sebanyak 40 RUU masuk di dalamnya. RUU tersebut terdiri atas 26 RUU usulan DPR, 12 RUU usulan pemerintah, dan 2 RUU usulan DPD.
ADVERTISEMENT
Selain itu, ada 6 RUU kumulatif terbuka. Salah satunya RUU Perubahan Terhadap UU Cipta Kerja yang merupakan perintah putusan Mahkamah Konstitusi.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020