PKB soal Balik Badan RUU Pemilu: Pimpinan Perintahkan Berhenti, Kita Berhenti

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Luqman Hakim. Foto: Dok. Istimewa

Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim menyebut awalnya banyak fraksi di komisinya yang mendorong revisi UU Pemilu. Termasuk, fraksinya PKB.

Dorongan ini muncul salah satunya karena aturan untuk pemilu, pileg dan pilpres, harusnya disiapkan jauh-jauh hari sebelum 2024.

"Soal kapan revisi itu harus dilaksanakan, arus di DPR pada awalnya menginginkan revisi ini dikerjakan sekarang, jauh-jauh dari pemilu 2024. Semua fraksi saya meyakini menginginkan revisi ini pada awalnya," kata Luqman yang juga Sekretaris DPP PKB dalam diskusi rilis survei Indikator Politik Indonesia, Senin (8/2).

"Sehingga seperti saya bilang audah ada pembahasan sampai di Baleg," tambahnya.

Namun, selama proses berjalan ada dinamika politik yang membuat dukungan untuk merevisi UU pemilu ini jadi berkurang. Termasuk, PKB yang akhirnya balik badan dan memutuskan menunda revisi.

Salah satu alasannya adalah karena masih fokus dalam penanganan pandemi COVID-19. Luqman mengaku bahwa fraksinya balik badan tentunya karena ada instruksi dari pimpinan parpol.

Muhaimin Iskandar menjadi pembicara dalam Seminar Internasional. Foto: Dok. PKB

"Dalam perkembangannya kita tahu ada dinamika, ada komunkasi-komunikasi ada perbincangan-perbuncangan tentang situasi sekarang apakah cukup kondusif bahas UU ini," ujar dia.

"Bagi saya sendiri, yang tidak dipahami, konteks terutama kaitannya COVID-19 dan pembahasan UU ini, apakah ganggu atau tidak, karena saya enggak paham. Saya nurut saja pada pimpinan, jadi kalau pimpinan sudah perintahkan berhenti, ya kita berhenti," ujarnya.

Parpol koalisi pemerintah yang berubah sikap soal RUU Pemilu adalah NasDem, PKB, dan Golkar. Awalnya ketiga fraksi ini mendorong normalisasi pilkada, sehingga pilkada digelar pada 2022 dan 2023.

Namun belakangan ketiga fraksi ini berubah sikap. Ketum NasDem Surya Paloh dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar langsung mengumumkan perubahan sikap ini.