PKL Ancam Tetap Mangkal di Malioboro

Sejumlah PKL Malioboro mendatangi DPRD Kota Yogyakarta. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) itu, para PKL menyampaikan aspirasi agar relokasi PKL Malioboro ditunda. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Sejumlah pedagang kaki lima Malioboro mendatangi DPRD Kota Yogyakarta. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) itu, para PKL menyampaikan aspirasi agar relokasi PKL Malioboro ditunda.

Seperti diketahui hampir 2 ribu PKL di Malioboro akan direlokasi ke ke eks gedung Bioskop Indra dan eks gedung Dinas Pariwisata DIY. Para PKL ini harus berpindah demi mewujudkan Sumbu Filosofi Yogya di kawasan Malioboro sebagai warisan dunia.

Sogi Wartono Ketua Paguyuban Handayani yaitu paguyuban yang menaungi kuliner siang Malioboro menjelaskan PKL meminta relokasi ditunda karena kebijakan ini terkesan mendadak. Banyak PKL yang kemudian mengetahui lapak di tempat relokasi seperti apa.

"Pada umumnya jauh-jauh hari sebelumnya diajak musyawarah di lapaknya seperti ini diajak ngecek ke sana kamu ada berapa anggota dan sebagainya. Itu kan jelas. Tidak ada pro kontra. Tidak secara tiba-tiba begitu diadakan koordinasi satu bulan suruh pindah semua. Padahal lapak belum jelas apalagi layak," kata Sogi ditemui usai menyampaikan aspirasi, Senin (24/1).

Sejumlah PKL Malioboro mendatangi DPRD Kota Yogyakarta. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) itu, para PKL menyampaikan aspirasi agar relokasi PKL Malioboro ditunda. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Dia menjelaskan bahwa paguyubannya direlokasi ke eks gedung Bioskop Indra. Dia mengaku sempat mengecek lokasi lapak di sana, dan hasilnya hanya cuma 1 meter persegi luas tiap PKL. Padahal kebutuhan dia selama ini adalah 3 meter persegi.

"Ini kan nggak pas, nggak cukup. Kayaknya orang Jawa bilang mung saksake (semaunya)," katanya.

Dengan kondisi lapak yang sempit di tempat relokasi, tidak menutup kemungkinan akan tidak mencukupi para PKL. Lalu bukan tidak mungkin pula antar paguyuban PKL saling berebut. Dia pun mengancam akan kembali ke Malioboro jika mendapati hal yang tak layak ini.

"Kalau terus berebutan ternyata (lapak di tempat relokasi) tidak mencukupi, saya tetap kembali ke lapangan (Malioboro) lagi karena itu belum cukup," ujarnya.

Menurutnya, PKL juga akan mendapatkan kesulitan baru dengan tempat yang tidak representatif, yaitu dagangan sepi. Di Malioboro saja kalau sepi dia hanya bisa menjual dua sampai tiga piring makanan. Untuk itu, maka diperlukan kompensasi ketika dipindah ke Indra.

"Kalau nanti masuk di Indra kalau nggak laku bagaimana. Kompensasi tidak ada, dan sebagainya," katanya.

Sogi menjelaskan bahwa pada intinya PKL tidak menolak relokasi. Namun mereka ingin ada penundaan hingga benar-benar siap. Paling tidak relokasi ditunda sampai setelah Lebaran tahun ini, meski dia mengakui idealnya penundaan di angka 1 sampai 3 tahun.

Dengan penundaan yang agak panjang itu, maka pemerintah bisa membangun tempat yang permanen. Pasalnya untuk eks gedung Dinas Pariwisata DIY hanya sementara.

"Kita penundaan (idealnya) 1-3 tahun kekurangan pembangunan bisa selesai. Tidak ndadak juga. (Kalau tempat masih) sementara pindah lagi, kan nggak gitu," ujarnya.

Hal senada disampaikan Supriyati salah seorang PKL, dia mengatakan bahwa Pemkot harus berbenah diri dalam artian harus transparan dalam persoalan ini.

"Kedua partisipatif. Kapan kita diajak sosialisasi diberi penjelasan tidak pernah. Pemerintah kota belum pernah mengadakan langsung sosialisasi kepada warga terdampak. Hanya melalui ketua-ketua paguyuban," ujarnya.

"Dan adil. Mana yang dibilang adil ya kita harus diberikan jaminan living cost seperti apa," katanya.

Menurutnya, ketika direlokasi maka PKL akan babat alas lagi. Maka PKL butuh modal awal kembali, dan itu ternyata tidak dipikirkan oleh pemerintah.

"Kita mau makan apa kalau tidak laku. Jaminan pemerintah kalau kita laku di sana itu apa. Apa hanya dengan plang penunjukan arah kan tidak. Motivasi apa pengunjung bisa masuk ke ruangan tersebut ini yang kita pertanyakan," ujarnya.

Yang selanjutnya, proses relokasi ini juga tidak atas sukarela. PKL belum siap relokasi karena baru terdampak pandemi. Hampir 2 tahun sudah para PKL ini tak berjualan.

"Lha ini baru mau bernapas kok dipenggal," jelasnya.

Ketua Pansus Relokasi PKL Malioboro DPRD Kota Yogyakarta Fokki Ardiyanto mengatakan bahwa sense of crisis karena saat ini masih dalam kondisi pandemi. Terlebih saat ini ada ancaman lonjakan Omicron.

"Kita akan memfasilitasi semaksimal mungkin supaya apa yang jadi aspirasi kawan-kawan PKL ini bisa tersampaikan. Nah maka salah satu langkah kita akan melakukan kunjungan ke lapangan mengajak perwakilan PKL dan pemkot untuk melihat sejauh mana sih kelayakannya itu dari versi pemerintah maupun PKL," kata Fokki.

Pihaknya akan beraudiensi dengan DPRD DIY, harapannya DPRD di tingkat Provinsi ini dapat memanggil Pemda DIY.

Sementara itu Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan pada Rabu (19/1) lalu, pihaknya sudah mengecek dua lokasi relokasi.

"Bagus untuk dua tempat itu sudah siap untuk relokasi saya kira. Sehingga proses yang akan dimulai tanggal 26 (Januari) itu mudah-mudahan bisa lancar," kata Aji di Kepatihan Pemda DIY, Kamis (20/1).

Dua lokasi itu menurut Aji akan menampung 2 ribu PKL. Dengan relokasi itu, dipastikan Jalan Malioboro ke depan tidak akan ada PKL lagi.

"Yaitu itu yang terdaftar resmi. Yang punya daftar pemkot. Kita yang sediakan lahan di Indra untuk yang eks dinas pariwisata disiapkan pemkot," bebernya.

Rencananya bulan Februari esok, para PKL sudah bisa masuk ke dua tempat yang baru ini.

"Setelah Februari selesai masuk ke dua tempat itu tidak ada satu pun pedagang kaki lima yang di Malioboro," katanya.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan bahwa dua tempat relokasi di Malioboro akan menjadi teras Malioboro. Dia memastikan wisatawan akan semakin nyaman berbelanja di dual lokasi baru ini.

"Tempatnya (relokasi) masih di (kawasan) Malioboro juga, dan itu betul-betul nyaman bagi wisatawan. Bakal lebih mudah memilih oleh-oleh dan sebagainya, terkumpul menjadi satu," ujarnya.