news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

PKS dan IDI Bahas Corona: Social Distancing Kebijakan Nanggung, Cuma Imbauan

26 Maret 2020 19:25 WIB
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden PKS Sohibul Iman di DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (6/1). Foto: Maulana Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Presiden PKS Sohibul Iman di DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (6/1). Foto: Maulana Ramadhan/kumparan
ADVERTISEMENT
PKS dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menggelar pertemuan untuk penyerahan bantuan APD di Kantor IDI, Jakarta, Kamis (26/3). Dalam pertemuan itu mereka membahas kebijakan pemerintah hadapi corona.
ADVERTISEMENT
Presiden PKS Sohibul Iman menilai kebijakan social distancing atau physical distancing tak akan efektif jika masyarakat masih abai, dan pemerintah belum tegas dalam penerapannya.
Selain itu, Sohibul menegaskan sejak awal PKS telah menyarankan pemberlakun lockdown secara parsial di daerah-daerah yang tinggi mobilitas penyebaran corona. Tetapi, yang dipilih oleh pemerintah saat ini baru sebatas imbauan physical distancing.
Presiden PKS Sohibul Iman mengunjungi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) di Jakarta, Kamis (26/3/2020). Foto: Dok. PKS
"Jadi yang harus dilakukan pemerintah mau mengambil lockdown wilayah atau mau mengambil social distancing itu adalah menindaklanjutinya dengan mendisiplikan warga dan warga patuh pada pemerintah," kata Sohibul usai menyerahkan bantuan APD di Kantor Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Jakarta, Kamis (26/3)
Mantan Wakil Ketua DPR itu menganggap pilihan pemerintah untuk physical distancing tidak akan berdampak jika masih tidak ada penegakan aturan.
ADVERTISEMENT
"Kami sepakat dengan Ketua Umum IDI. Kalau kita pilih social distancing tapi enggak ada enforcement, sama saja. Libatkanlah Babinsa, RT/RW, tetap enforcementnya harus tegas. Kebijakan jangan tanggung-tanggung," tutur Sohibul.
Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih juga sependapat dengan Sohibul. Dia menyarankan pemerintah harus melakukan penguatan dari kebijakan yang diterapkan.
Ketua PB IDI Daeng M Faqih memberikan sambutan pada acara penandatanganan nota kesepahaman antara BPJS dan PB IDI di Kantor PB IDI, Jakarta. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
"Apa itu penguatan? Kami meminta pemerintah tidak hanya mengimbau, tapi melakukan pengawalan dan pengawasan. Dua yang kami minta untuk pengawalan dan pengawasan. Satu, social distancing jangan hanya diimbau untuk kesadaran masyarakat tapi betul-betul diawasi. Dua, karantina rumah itu betul-betul diawasi karena karantina rumah ini strategis untuk memutus mata rantai," jelas Daeng.
Lebih lanjut, Daeng mengaku khawatir jika tidak ada penindakan yang tegas, maka kasus corona di Indonesia akan terus bertambah. Kekhawatirannya bertambah jika kasus corona terus naik, dan tenaga kesehatan akan kewalahan seperti di luar negeri.
ADVERTISEMENT
"Kapasitas pelayanan itu sudah terlampaui. Sekarang rumah sakit yang tersedia sudah terlampaui kapasitasnya itu jangan diulangi. Jadi mohon kalau lockdown tidak diambil, maka lakukanlah pengawasan yang ketat terhadap social distancing dan karantina rumah," pungkas Daeng.
=====
kumparanDerma membuka campaign crowdfunding untuk bantu pencegahan penyebaran corona virus. Yuk, bantu donasi sekarang!