PKS: Harusnya Pemerintah Dukung Pansus Jiwasraya, Kenapa Keberatan?

Ilustrasi Jiwasraya. Foto: Shutter Stock

Fraksi PKS DPR RI tetap mendorong adanya panitia khusus (pansus) untuk mengusut kasus gagal bayar BUMN PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang merugikan negara hingga Rp 13 triliun. Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, pansus tersebut diharapkan bisa mengungkap sejumlah fakta dalam kasus ini.

"(Pansus) bagian dari mengungkap persoalan apa sih, akar masalahnya, apa yang sesungguhnya terjadi, secara terang benderang. Ini menyangkut Jiwasraya, ini kan iuran uang warga jumlahnya Rp 13 triliun. Belum lagi Asabri, belum lagi yang lain. Kita ingin ungkap," kata Jazuli di Gedung DPR, Senayan, Rabu (15/1).

Untuk itu, menurut Jazuli, pihaknya akan terus melobi fraksi-fraksi lain untuk memperjuangkan pembentukan pansus. Apalagi, ada sejumlah pihak yang dituding terlibat dalam kasus tersebut.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini di acara Seminar Hari Santri Fraksi PKS di Komplek Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

"Harusnya pihak pemerintah mendukung ada pansus ini, supaya justru akan terungkap. Kalau pemerintah, umpamanya tidak terkait, kenapa harus keberatan? Kita bukan urusan menjatuhkan pemerintah atau apa, ndak ada urusan," tambah dia.

Jazuli mengatakan, pihaknya tak ingin pengusutan Jiwasraya tidak diselesaikan secara tuntas. Apalagi, jika hanya mencari kambing hitam untuk disalahkan.

"Kita ingin mengungkap bukan hanya sekedar ingin mencari kambing hitam. Kita ini ingin mengungkap masalahnya. Kalau sekedar cari kambing hitam, itu nanti banyak masalah yang tidak terungkap dan bisa terulang pada persoalan yang sejenis," kata dia.

Terkait adanya usulan pembentukan panitia kerja (Panja), Jazuli menyerahkan kepada pandangan setiap fraksi. Namun, ia menuturkan, bagi PKS, pansus memiliki kekuatan lebih luas untuk mengusut kasus hingga tuntas.

"Panja ini kan daya kekuatannya tidak seluas pansus. Pansus ini kan melintasi berbagai macam komisi, lembaga, dan kementerian terkait nantinya. Kalau bicara panja, bisa saja panja itu tentu haknya fraksi. Tapi kami sebagai salah satu fraksi mengusulkan akan lebih komperhensif kalau dibentuknya itu melalui pansus," tutupnya.

Selain PKS, usulan pembentukan pansus Jiwasraya juga didukung oleh Demokrat, Gerindra, Golkar, NasDem, dan PPP. Menurut mereka, pembentukan pansus tetap dibutuhkan meski pengusutan kasus dugaan korupsi Jiwasraya itu kini sudah ditangani oleh Kejaksaan.

Saat ini, pihak Kejaksaan Agung sudah memanggil 41 saksi. Dari para saksi tersebut, sudah ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada Selasa (14/1). Mereka adalah:

- Mantan Direktur Utama Jiwasraya, Hendrisman Rahim

- Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, Hary Prasetyo

- Mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Syahmirwan

- Komisaris PT Hanson Internasional Tbk, Benny Tjokro

- Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (TRAM) Tbk, Heru Hidayat