PKS Heran 3.830 Orang Positif Corona Berkeliaran: Scan Barcode Kayak Formalitas

Pengunjung memindai QR Code dengan aplikasi PeduliLindungi saat hari pertama pembukaan mal di Beachwalk Shopping Center, Kuta, Badung, Bali, Rabu (8/9/2021). Foto: Fikri Yusuf/Antara Foto

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah menindaklanjuti data Kemenkes terkait 3.830 orang berstatus hitam di PeduliLindungi atau positif corona yang berkeliaran di tempat-tempat umum.

Netty mengaku heran mengapa orang positif corona bisa tetap bepergian ke tempat-tempat umum, meski statusnya sedang positif corona.

“Bagaimana mungkin orang tersebut bisa berkeliaran di mal? Bukankah saat scan barcode dan status mereka berwarna hitam seharusnya dilarang masuk oleh petugas?" kata Netty, Rabu (15/9).

Menurut Netty, masih bisa berkeliarannya 3.830 orang positif corona menunjukkan kelemahan sistem protokol kesehatan di tempat publik dan menjadi kritik terhadap sistem aplikasi. Dia menyebut kelemahan sistem PeduliLindungi yakni tidak dapat membedakan status hitam pengunjung, apakah karena positif corona atau menjadi kontak erat.

"Tidak semua penjaga pintu memerhatikan dengan saksama hasil scanning barcode. Bahkan ada mal yang pengunjungnya bisa masuk tanpa melewati deteksi barcode. Ini seperti formalitas saja, bukan benar-benar untuk menyaring pengunjung yang sehat dan tidak," kata dia.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Netty Prasetyani. Foto: Dok. Pribadi

"Status pengunjung bisa otomatis berubah menjadi hitam saat sudah berada di dalam mal ketika terdeteksi menjadi kontak erat. Jadi perubahan status bukan karena tes swab antigen atau swab PCR, tapi lebih pada otomatisasi aplikasi," lanjut Netty.

Ia turut mempertanyakan bagaimana tindaklanjut pemerintah terhadap 3.830 orang yang positif corona ini. Menurutnya, seharusnya pemerintah juga menyiapkan sarana kesehatan di tempat umum agar langsung mendapatkan perawatan.

"Nah, bagaimana tindak lanjut pemerintah atas pengunjung berstatus hitam yang secara prosedur medis seharusnya dibantu untuk melakukan isolasi terpusat (isoter) di pusat karantina atau isolasi mandiri?" ucapnya.

Tak hanya itu, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini menyebut, aplikasi PeduliLindungi juga tidak dapat mendeteksi status hijau pengunjung dengan akurat.

“Status seseorang akan terus hijau selama ia sudah divaksin, tidak melakukan tes COVID-19 dan tidak menjadi kontak erat. Dia akan bebas masuk ke dalam mal maupun fasilitas publik lainnya. Padahal, bisa saja dia sudah terpapar namun tidak diketahui, karena tanpa gejala dan tidak dilakukan tes. Bukankah tidak ada jaminan orang yang sudah vaksin tidak akan terinfeksi?,” ungkap Netty.

Suasana mall di Bali saat PPKM Level 4. Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Karena itu, Netty berpandangan perlu dipertimbangkan penggunaan tes swab antigen atau swab PCR sebagai persyaratan masuk area publik, bukan sekadar status hijau aplikasi PeduliLindungi.

"Tidak disyaratkannya tes swab antigen maupun swab PCR untuk memasuki mal juga berdampak pada kurang akuratnya pendeteksian kesehatan masyarakat," ycap Netty.

Tak hanya itu, Netty juga meminta agar kebijakan yang membolehkan pembukaan bioskop di daerah dengan PPKM level 3 dan 2 diikuti dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

"Sebelum diterapkan harus diuji coba dulu penerapan prokes-nya. Apalagi ini kegiatan yang membuat puluhan orang berada dalam dalam satu ruangan yang tertutup. Jika memang diperlukan, masuk bioskop juga harus pakai swab antigen” tutupnya.