PKS: Integrasi Litbang Kementerian ke BRIN Rumit, Tak Boleh Grasah-grusuh

Presiden Joko Widodo melantik Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10). Foto: Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden

BRIN akan mengintegrasikan seluruh litbang di kementerian dan lembaga agar riset dan inovasi Indonesia dapat terkonsolidasi dengan baik. Anggota Komisi VII DPR Mulyanto berpandangan integrasi seluruh litbang kementerian ke dalam BRIN akan rumit dan tak perlu terburu-buru.

"Integrasi ini memang rumit, perlu bertahap tidak grasah-grusuh," kata Mulyanto, Jumat (15/10).

Mulyanto berpandangan kemungkinan kementerian tak bakal berani menolak integrasi secara resmi. Namun, ia mengaku mendapatkan masukan secara individual yang keberatan dengan integrasi tersebut.

"Secara resmi tentu tidak berani menolak, namun saya mendapat masukan secara individual yang keberatan soal penggabungan ini," ujar Wakil Ketua Fraksi PKS ini.

Mulyanto pun menyoroti anggaran riset yang akan dikelola BRIN jauh dari perkiraan. Dia menyebut total anggaran BRIN hanya Rp 10 triliun.

"Secara indikatif dapat dilihat dari anggaran riset, aset serta SDM yang diserahkan ke BRIN. Anggaran dengan nomenklatur riset yang dapat disetor ke BRIN jauh di bawah angka yang diperkirakan. Untuk tahun 2022 hanya sebesar 5 triliun rupiah. Sehingga total anggaran BRIN hanya Rp 10 triliun" kata dia.

Presiden Joko Widodo usai melantik Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10) Foto: Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden

"Padahal anggaran riset tahun 2019 sekitar Rp 30 triliun. Terkait Jumlah aset baik gedung maupun peralatan laboratorium yang diserahkan ke BRIN juga demikian," lanjutnya.

Selain itu, kata Mulyanto, terkait SDM peneliti yang mau bergabung karena bersifat sukarela, adalah mereka yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan tupoksi lembaga yang baru. Misalnya, sudah telanjur berkarier sebagai peneliti, atau sebentar lagi akan pensiun.

"Sebagian besar berganti jabatan fungsional sesuai perubahan organisasi di kementerian teknis tersebut. Artinya sebenarnya SDM peneliti lebih senang di lembaga asal," ucapnya.

Karena itu, ia menambahkan, proses integrasi litbang kementerian akan sangat kompleks karena bukan hanya secara sektoral, namun juga secara metodologis.

"Ada balitbang yang memberikan solusi teknologis terapan atas persoalan teknis dari direktorat jenderal. Ada juga yang melaksanakan kajian sebagai masukan bagi perumusan kebijakan di direktorat jenderal. Kerumitan dan kompleksitas masing-masing balitbang juga berbeda," tutup dia.