PKS: Kasus COVID-19 Akan Turun Jika PPKM dan Anggaran Penanganannya Efektif

Anggota Komisi IX DPR F-PKS, Netty Prasetiyani. Foto: PKS

Pemerintah kembali memperpanjang masa PPKM di sejumlah daerah Jawa dan Bali hingga 30 Agustus 2021.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Fraksi DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memastikan perpanjangan PPKM berhasil menekan laju penyebaran pandemi.

Dia juga meminta PPKM didukung refocusing anggaran yang tepat sasaran, bukan sekadar asal geser slot.

"PPKM akan berhasil jika pemerintah memastikan adanya dukungan anggaran yang tepat sasaran. Refocusing yang dilakukan harus efektif menanggulangi pandemi dengan berorientasi pada keselamatan rakyat, bukan sekadar geser slot," katanya dalam keterangan yang diterima kumparan Rabu (25/8).

Baginya, refocusing anggaran sangat dibutuhkan rakyat saat ini. Apalagi, untuk memenuhi kebutuhan di masa pandemi COVID-19 dengan kebijakan PPKM berbagai level.

"Rakyat membutuhkan dukungan bahan pokok untuk bertahan hidup. Infrastruktur kesehatan juga harus diperkuat guna mengantisipasi keadaan tak terduga. Sementara sistem pendukung lain seperti penanganan jenazah, pasien isoman, insentif petugas dan pengolahan limbah juga harus jadi prioritas," tambahnya.

Menurut anggota Badan Anggaran DPR RI ini, pemerintah jangan bingung menentukan mana yang menjadi prioritas dan mana yang tidak.

"PPKM akan efektif dan kasus COVID-19 akan turun jika anggaran penanganannya efektif, tepat sasaran dan tidak ada moral hazard dengan motif kepentingan ekonomi dan politik kelompok atau golongan," kata dia.

Sejumlah warga berdiri di area Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (23/8). Foto: Wahyu Putro A/ANTARA FOTO

Oleh sebab itu, Anggota Komisi IX DPR ini menilai kelompok kepentingan, termasuk kementerian dan lembaga harus bersikap legowo mendukung refocusing anggaran yang bobotnya lebih pada penanganan pandemi.

"Ini saatnya negara menunjukkan soliditas manajemen nasional yang tidak lagi ego sektoral. Kurangi juga kegiatan tidak esensial seperti kunjungan, rapat koordinasi di luar kantor, acara seremonial dan lain-lain. Optimalkan teknologi internet untuk koordinasi secara virtual," ucap Netty.

Sejumlah warga berfoto di Jembatan Penyeberangan Orang (KPO) kawasan Senayan, Jakarta, Senin (23/8). Foto: Wahyu Putro A/ANTARA FOTO

Selain itu, dia juga meminta pemerintah agar memberikan perhatian maksimal pada daerah-daerah yang sudah berada di PPKM level 2 agar kondisinya makin membaik dan bisa jadi contoh bagi daerah lain.

“Pastikan daerah-daerah yang sudah berada di PPKM level 2 menjaga stabilitas kondisinya dengan prokes ketat dan memperhatikan core indikator penanganan COVID-19. Jangan sampai longgar prokes dan terlena, sehingga alih-alih membaik malah kasus naik lagi," ujarnya.

"Pemerintah harus mengawal daerah yang telah turun level tersebut dengan roadmap yang jelas dan rinci agar penurunannya makin baik. Bahkan bisa jadi model atau pilot project penanganan pandemi dan PPKM. Kalau statusnya turun naik, sama saja jalan di tempat," pungkas dia.