PKS ke Kapolri soal Darurat Sipil: Rakyat Sudah Susah, Tak Butuh Bedil

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Al-Habsyi. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Komisi III DPR menggelar rapat kerja secara virtual dengan Kapolri Idham Aziz. Dalam rapat itu, anggota Komisi III DPR F-PKS, Aboe Bakar Alhabsyi, menyoroti kebijakan pemerintah dalam menangani wabah corona.

Ia meminta Idham untuk menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa kebijakan yang diambil dalam menangani virus corona lamban dan tak relevan.

"Jarak antara perkembangan situasi corona dengan kita ambil keputusan mengumumkan situasi kita, memang kelihatan agak lambat kita," kata Aboe, Selasa (31/3).

Salah satu kebijakan Jokowi yang tak relevan, kata Aboe, ialah rencana pemberlakuan darurat sipil jika kondisi wabah corona memburuk.

Menurutnya, tak ada negara mana pun di dunia yang memberlakukan darurat sipil dalam menangani wabah.

Kapolri Jenderal Idham Azis pada penandatanganan Adendum Nota Kesepahaman antara Polri dan KKP, Jakarta, Jumat (7/2). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

"Apa yang terjadi, keputusan kita berkembang terus, yang anehnya tidak ada satu pun di dunia yang bikin yang namanya darurat sipil. Enggak ada satu pun. Yang lebih cenderung adalah karantina kesehatan," kata dia.

Untuk itu, Aboe meminta Idham memberi masukan kepada Jokowi bahwa darurat sipil akan semakin menambah susah rakyat.

"Rakyat ini Pak sudah susah, sudah berat secara ekonomi. Bukan lagi dengan kedisiplinan bedil atau ketegasan, tapi butuh dengan bantuan-bantuan kemanusiaan. Nah itu yang perlu diperhatikan," ujar Aboe.

"Saya pikir ini perlu dipertimbangkan. Saya tahu pasti Pak Kapolri dan jajaran sami'na wa ato'na apa yang dikatakan Presiden. Itu pasti. Tapi ini perlu memberikan masukan. Sebagai partner pemerintah kita harus bersatu padu bekerja sama untuk mendapatkan keputusan yang terbaik untuk rakyat," tutupnya.

***

kumparanDerma membuka campaign crowdfunding untuk bantu pencegahan penyebaran corona virus. Yuk, bantu donasi sekarang!