PKS ke Tjahjo: Tangani Radikalisme PNS Mesti Bijak, Tak Bisa Hanya Beri Label

Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo. Foto: Kementerian PANRB

Pemerintah kembali berbicara soa radikalisme. Kali ini MenPANRB Tjahjo Kumolo membeberkan fakta RI banyak kehilangan PNS pintar karena terpapar radikalisme.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengapresiasi Menteri Tjahjo yang mengangkat masalah itu, namun ia menggarisbawahi cara penanganan radikalisme oleh pemerintah.

"Apresiasi Pak Menteri yang mengangkat masalah ini. Pesan saya, cara menanganinya mesti bijak dan sistematis. Tidak bisa hanya memberi label dan sanksi," kata Mardani saat dimintai tanggapan, Senin (19/4).

Menurut Mardani, masalah radikalisme di lingkungan PNS harus ditemukan peta dan akar masalahnya, sehingga penanganannya bisa lebih efektif.

"Kemudian metode penanganan dan evaluasi mesti dibuat transparan dan akuntabel. Karena tanpa proses yang akuntabel, bisa jadi ada office politics yang justru merusak niat baik ini," papar Mardani yang juga Anggota Komisi II DPR itu.

Lebih jauh, Mardani mengakui radikalisme serta ekstremisme adalah tantangan bersama, ia memastikan Komisi II DPR akan menyikapi isu yang dilempar Tjahjo itu.

"Kita di Komisi II akan mendalaminya dalam RDP ke depan," tandas legislator dapil Jakarta itu.

Sebelumnya, pernyataan soal radikalisme di lingkungan PNS itu disampaikan Tjahjo saat menjadi penanggap rilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) bertajuk 'Tantangan Reformasi Birokrasi: Persepsi Korupsi, Demokrasi dan Intoleransi di Kalangan PNS', Minggu (18/4)

"Kami banyak kehilangan orang-orang pinter yang seharusnya bisa duduk di eselon 1, yang dia seharusnya bisa duduk di eselon 2, yang seharusnya dia bisa Jadi Kepala Badan atau lembaga, tapi dalam TPA (Tes Potensi Akademik), dia terpapar dalam masalah radikalisme terorisme, ini tanpa ampun. Kami sudah ada datanya semua lewat medsosnya yang dia pegang, kedua lewat PPATK dan sebagainya, saya kira ini kita harus cermati secara bersama-sama," ujar Tjahjo.