PKS Kritik Bamsoet: Pimpinan MPR Harusnya Tidak Buka Celah Tunda Pemilu 2024

9 Desember 2022 12:17 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet kembali menghidupkan kembali wacana perpanjangan jabatan Presiden Jokowi dengan menunda Pemilu 2024.
ADVERTISEMENT
Politikus Golkar ini menyebut pelaksanaan Pemilu 2024 perlu dihitung kembali karena berpotensi memanaskan suhu politik nasional di tengah upaya pemulihan ekonomi.
Apalagi, menurut Bamsoet, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi masih tinggi.
Wacana Bamsoet ini mendapat kritik, termasuk dari PKS.
Juru bicara PKS, M Kholid, mengatakan pimpinan MPR seperti Bamsoet seharusnya lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat terkait demokrasi.
"Saya kira pandangan Pak Bambang Soesatyo kurang bijaksana. Sebagai Ketua MPR RI beliau harus menjadi the guardian of constitution, penjaga konstitusi," kata Kholid, Jumat (9/12).
Kholid menuturkan, seharusnya pimpinan MPR tak membuka celah sedikit pun terkait wacana penundaan pemilu yang dapat melemahkan demokrasi.
"Suara nurani dan akal sehat bangsa harus dijaga oleh MPR RI. Tidak boleh ada sedikit pun celah untuk membuka peluang munculnya agenda penundaan pemilu, perpanjangan periode kekuasaan presiden dan wakil presiden, atau isu-isu lain yang justru melemahkan komitmen ketaatan kita kepada konstitusi, demokrasi dan reformasi," tutur Kholid.
Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid. Foto: Dok. Pribadi
Kholid mengatakan, solusi untuk menurunkan tensi politik bukan dengan penundaan pemilu. Tapi, adu gagasan dan kebijakan.
ADVERTISEMENT

Penertiban Buzzer Politik

Selain itu, kata dia, buzzer politik harus ditertibkan. Kholid juga berpandangan Pemilu 2024 lebih baik diikuti 2 paslon untuk menghindari polarisasi.
Kholid juga mengatakan pimpinan MPR seharusnya bersikap seperti negarawan, bukan pragmatis demi menjaga demokrasi.
"Kami berharap, pesan politik yang diangkat oleh pimpinan MPR menunjukkan sikap negarawan, bukan sikap pragmatis atau oportunis. Semoga demokrasi kita tetap terawat dan terjaga on the track sesuai cita-cita reformasi," kata Kholid.