PKS Minta Jokowi Belajar dari Papua hingga India soal Lockdown Akibat Corona

Presiden Joko Widodo tinjau Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Sejumlah usulan untuk menerapkan lockdown kian mengemuka di tengah meningkatnya jumlah pasien virus corona di Indonesia. Lockdown dianggap mampu menekan dan memutus mata rantai penyebaran virus.

Salah satu pihak yang menyuarakan usulan itu adalah Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Menurutnya, Presiden Jokowi harusnya menerapkan lockdown.

Dia pun membandingkan dengan apa yang sudah dilakukan Gubernur Papua Lukas Enembe dengan menutup semua akses demi melindungi warga dari ancaman virus corona.

"Karena pertama dalam konteks Indonesia saja Papua melalui gubernurnya Lukas Enembe baru saja ada kejadian 1, 2 warga Papua terdampak atau terpapar virus corona, Gubernur Papua segera membuat satu Pergub yang menutup Papua dari jalur udara maupun jalur laut untuk menyelamatkan warga Papua," kata Hidayat kepada kumparan, Rabu (25/3).

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Hidayat juga mencontohkan banyak negara yang sudah menerapkan kebijakan lockdown. India misalnya dengan jumlah penduduk yang lebih banyak dari Indonesia dan jumlah pasien yang lebih sedikit, bisa segera menerapkan lockdown.

"Kalau kita lihat misalnya juga India baru saja mereka lockdown negara total. Padahal kita tahu penduduk India penduduknya lebih dari 1 milliar jumlahnya dan jumlah korban masih sedikit dibanding Indonesia," ujarnya.

"Jadi menurut saya, itu jadi pelajaran konkret bagi pemerintah mengambil keputusan dan ternyata banyak negara yang kemudian memberlakukan lockdown seperti China, Singapura, Malaysia gitu," tambahnya.

Sejum;ah pelajar mengenakan masker saat berjalan di Kochi, India. Foto: REUTERS/Sivaram V

Wakil Ketua MPR itu menjelaskan kebijakan lockdown hanya bersifat sementara dan tak lama. Sehingga akan sangat efektif jika pemerintah bisa langsung menerapkan kebijakan tersebut.

Namun Hidayat juga meminta pemerintah harus menyiapkan berbagai langkah antisipatif jika pada akhirnya menerapkan lockdown. Khususnya, terkait kebutuhan warga. Sehingga, tak menimbulkan masalah-masalah yang baru.

"Bahwa mereka mereka yang kehidupannya sangat pas-pasan sehingga mereka tidak bekerja ke luar rumah mereka mau makan apa. Jadi memang pemerintah harus punya data-data harus segera kemudian mensubsidi mereka," ujarnya.

"Karena memang kewajiban negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia," pungkasnya.

Pasien positif virus corona di Indonesia hingga Selasa (24/3) siang, mencapai 686 orang. 55 pasien di antaranya dinyatakan meninggal dunia dan 30 lainnya sudah dinyatakan sembuh.

Pemerintah pun tengah berupaya melakukan tes massal secara cepat virus corona di masyarakat dengan kit rapid test. Selain itu, pemerintah juga mengubah Wisma Atlet Kemayoran menjadi RS Darurat COVID-19 bagi pasien virus corona.