PKS: Pak Jokowi, Jangan Ragu Lockdown 2-3 Pekan

Presiden Jokowi memimpin terbatas secara online. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Joko Widodo menolak lockdown untuk cegah COVID-19, sementara transportasi publik masih dibiarkan padat. Begitu juga masyarakat masih bebas beraktivitas di luar.

Padahal, COVID-19 sudah menginfeksi 686 orang dengan 55 di antaranya meninggal dunia. Penyebarannya terus meluas dan angkanya meningkat.

Anggota Komisi II Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mendesak Jokowi berpihak pada keselamatan rakyat dengan tegas menerapkan lockdown.

"Sederhana solusinya, tegaskan lockdown dua hingga tiga pekan," ujar Mardani kepada kumparan, Rabu (25/3).

Desakan itu semakin menguat setelah melihat banyaknya perusahaan yang masih mempekerjakan karyawannya, meski Jokowi mengimbau bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).

Menurut Mardani, dalam situasi lockdown itu, pemerintah bisa memberikan insentif tambahan bagi perusahaan agar mereka dapat memberikan izin karyawannya untuk dapat bekerja dari rumah.

"Pemerintah beri insentif pada perusahaan agar tetap dapat menggaji pegawai yang kerja di rumah. Lockdown dan tanggung beban perusahaan sebagian oleh negara. Jangan ragu," ucap Mardani.

Bila opsi lockdown tersebut tak kunjung diambil, ia khawatir nantinya angka pasien terdampak corona akan semakin melonjak tiap harinya.

"Kian lama diambil kebijakan (lockdown) ini, kian banyak korban," kata Mardani.

Sebelumnya Presiden Jokowi bersikeras menolak opsi lockdown. Dalam rapat terbatas bersama gubernur, Jokowi mengatakan opsi lockdown tak bisa samakan Indonesia dengan negara lain.

"Ada yang tanya kepada saya kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan. Perlu saya sampaikan bahwa setiap negara memiliki karakter berbeda-beda, budaya berbeda, memiliki kedisiplinan berbeda. Oleh sebab itu kita tidak memilih jalan itu," ucap Jokowi.

Jokowi mengaku sudah mempelajari dan memiliki analisis dampak dari lockdown setiap negara, hasilnya Indonesia tidak perlu menerapkan hal yang sama.

"Kebijakan mereka apa, hasilnya apa, semua dari Kemlu lewat Gugus Tugas yang ada terus kita pantau setiap hari, sehingga di negara kita yang paling pas adalah physical distancing, menjaga jarak aman itu paling penting," bebernya.