kumparan
15 Juli 2019 19:52

PKS Prihatin Jokowi Abai soal Hukum dan HAM di Pidato 'Visi Indonesia'

Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil
Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan
Pidato kemenangan Joko Widodo yang bertajuk 'Visi Indonesia' pada Minggu (14/7) lalu menuai kritik. Pasalnya, Jokowi sama sekali tidak menyinggung isu penegakan hukum dan HAM.
ADVERTISEMENT
Terkait hal ini, politikus PKS Nasir Djamil mengaku prihatin. Menurutnya, keadilan sosial baru bisa diraih ketika hukum bisa ditegakkan.
"Keadilan sosial itu bisa kita raih kalau hukum itu bisa tegak. Artinya hukum berpihak pada ekonomi yang mementingkan kehidupan rakyat," kata Nasir di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/7).
"Jadi memang saya juga prihatin kenapa orang-orang di sekitar Presiden Jokowi kok abai atau lupa memasukkan soal hukum ini," lanjutnya.
Nasir menegaskan Indonesia adalah negara hukum, bukan negara ekonomi maupun negara industri. Sehingga jika penegakan hukum dijalankan dengan adil, maka akan memberikan dampak yang baik terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Joko Widodo bersama Ma'ruf, pidato kemenangan di Sentul International Convention Center (SICC)
Joko Widodo saat menyampaikan pidato kemenangan di Sentul International Convention Center (SICC), Minggu (14/7). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
"Persatuan Indonesia itu akan bisa kita raih kalau hukumnya itu tegak di atas kepentingan bangsa dan negara," tegasnya.
ADVERTISEMENT
Anggota Komisi III DPR itu memberi menilai catatan penegakan hukum di periode pertama Jokowi masih belum memuaskan. Dia menilai Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara tidak berdiri di depan dalam konteks penegakan hukum.
"Ya sebenarnya kita mau jujur, hukum dan HAM kan masih anjlok ya, artinya tidak memuaskan," tuturnya.
Legislator asal Aceh itu menilai Jokowi seharusnya bisa memastikan institusi penegak hukum benar-benar punya integritas. Dengan kata lain, harus diisi oleh orang-orang yang bebas dari kepentingan parpol.
"Orang yang paham dinamika penegakan hukum di Indonesia. Mulai dari kapolrinya, mulai dari jaksa agungnya, mulai dari dunia peradilannya walaupun dia tidak intervensi," pungkasnya.
Jokowi berpidato kurang lebih selama 25 menit di Sentul International Convention Centre (SICC), Minggu (14/7). Jokowi fokus berbicara mengenai pembangunan infrastruktur, SDM, investasi asing untuk lapangan pekerjaan, reformasi birokrasi hingga efisiensi APBN.
ADVERTISEMENT
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan