PKS soal 12 Menteri Juga Aktif di Partai: Cermin Parpol Belum Dewasa

kumparanNEWS

13 November 2019 6:20 WIB

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera. Foto: Dok. PKS

Sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf Amin turut aktif menjadi pengurus partai politik. Tercatat, setidaknya ada 12 menteri yang juga sibuk mengelola partai, tiga di antaranya pimpinan parpol.

Menteri yang juga aktif sebagai pengurus parpol dikhawatirkan berpengaruh pada kinerja mereka, baik di pemerintahan maupun di partainya. Waktu mereka akan terbelah, sehingga dikhawatirkan tidak dapat bekerja maksimal dan efektif.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengkhawatirkan hal yang sama. Sebagai oposisi, PKS mengingatkan pejabat publik untuk fokus pada amanah yang diberikan untuk melayani rakyatnya.

"Menteri itu berat. Urusannya meliputi 260 jutaan penduduk. Mengerahkan seluruh kemampuan juga belum tentu ihsan (baik), apalagi jika tidak fokus," ujar Mardani saat dihubungi, Selasa (12/11) malam.

Menurut Mardani, adanya menteri yang rangkap jabatan menunjukkan belum dewasanya parpol dalam berpolitik. Adanya pimpinan maupun pengurus yang sibuk mengelola partai bisa dianggap kurang ideal untuk jalannya pemerintahan.

"Memang ini cerminan dari belum dewasanya partai politik. Ketika melepas jabatan di parpol boleh jadi malah tergusur. Tapi jika partai sudah berkembang, maka partai justru bahagia bisa menyumbangkan kader terbaiknya melayani negeri," jelas Mardani.

"Karena itu, revisi UU Parpol untuk memperkuat good governance perlu dilakukan," imbuhnya.

Lantas, bagaimana aturan terkait menteri yang rangkap jabatan di kepengurusan parpol?

Merujuk pada UU Nomor 39 tahun 2008 dengan Kementerian Negara, tidak ada larangan menteri menjabat sebagai pimpinan maupun pengurus parpol. Akan tetapi, menteri dilarang rangkap sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai ABPN/APBD.

Berikut bunyi Pasal 23:

(1) Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta, atau

c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Sebenarnya, Presiden Jokowi pernah mengungkapkan tak masalah jika ada menteri yang rangkap jabatan sebagai pimpinan parpol. Setidaknya, ada 3 menteri yang merupakan pimpinan partai, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang merupakan Ketum Golkar, Menhan Prabowo Subianto (Ketum Gerindra), dan Menteri BPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (Plt Ketum PPP).

"Dari pengalaman 5 tahun kemarin, baik ketua dan yang bukan ketua partai, yang paling penting bisa membagi waktu dan ternyata tak ada masalah," kata Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (23/10).

Pernyataan itu sedikit bertolak belakang saat ia memimpin di awal periode pertamanya pada 2014 lalu. Saat itu, Jokowi melarang menterinya rangkap jabatan.

Menurutnya, menjabat menteri saja belum tentu sukses, apalagi rangkap menjabat di parpol. Hal itu membuat 13 orang mengajukan pengunduran diri dari parpolnya agar bisa fokus dengan tanggung jawabnya sebagai menteri.

Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik dengan didampingi istri dan suami mereka di Istana Merdeka, Jakarta Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Berikut 12 menteri Jokowi yang rangkap jabatan:

1. Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Ketua Umum Partai Golkar

2. Prabowo Subianto

Menteri Pertahanan

Ketua Umum Partai Gerindra

3. Agus Gumiwang Kartasasmita

Menteri Perindustrian

Ketua Koordinator Bidang Perempuan, Pemuda, dan Inovasi Sosial Partai Golkar

4. Syahrul Yasin Limpo

Menteri Pertanian