PKS soal Istilah New Normal Diganti: Dagelan Pemerintah, Fokus pada Substansi

Karyawan mencoba fasilitas tombol lift dengan kaki di Mal Central Park, Jakarta, Rabu (3/6/2020). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Pemerintah mengganti sejumlah istilah yang selama ini sering publik dengar terkait penanganan virus corona, salah satunya new normal menjadi Adapatasi Kebiasaan Baru. Menanggapi itu, anggota Komisi IX Fraksi PKS, Netty Prasetyani, mengatakan sebaiknya fokus terhadap subtansi penanganan, bukan hanya sekadar mengganti istilah yang membuat masyarakat bingung.

"Ini dagelan lagi. New normal disalahkan, padahal pemerintah juga yang memulai mengenalkan diksi itu pada masyarakat. Kebijakan dan komunikasi pemerintah masih saja berkutat pada istilah dan cover, bukan subtansi," kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/7).

Apalagi banyak persoalan yang membutuhkan solusi konkret dari pemerintah seperti PHK, angka kemiskinan, hingga rasio test yang belum tinggi.

Jakarta Aquarium saat new normal Foto: Dok. Jakarta Aquarium

"Beragam persoalan menunggu solusi konkret. Penyebaran pandemi belum lagi bisa dikendalikan. Bahkan Jakarta pun memecah rekor tertinggi kasus baru per hari dan rasio tes positif mencapai lebih 10 persen. Belum lagi dampak ikutannya soal PHK, pengangguran, kemiskinan. Apa solusi substansial yang ditawarkan pemerintah?" ucapnya.

Pemerintah Kurang Tepat Kampanyekan New Normal

Wakil Ketua Fraksi PKS itu juga menilai kesalahan dari istilah new normal bukan karena adanya bahasa asing yang terkandung dalam istilah tersebut. Melainkan sejak awal pemerintah dinilai kurang tepat mengampanyekan new normal di tengah kurva kasus yang belum menurun.

"Bukan soal diksinya saja, tapi memang tidak benar jika masyarakat diajak berdamai dengan COVID-19 adalah sebuah kesalahan pemerintah mengampanyekan new normal, sementara Indonesia belum memenuhi persyaratan WHO tentang Adaptasi Kebiasaan Baru," ucapnya.

"Bagaimana bisa hidup lebih sehat, lebih bersih, lebih disiplin, lebih taat dan lebih terlindungi jika angka transmisi masih tinggi, infrastruktur kesehatan kurang mendukung dan masyarakat pun tidak siap," imbuh Netty.

Lebih lanjut, ia meminta pemerintah berhenti membuat istilah yang disampaikan ke publik dan kemudian diganti dengan istilah lain. Dia ingin pemerintah fokus terhadap penanganan dengan meningkatkan jumlah tes.

"Jika pemerintah ingin masyarakat mematuhi arahan pemerintah, maka berhentilah membuat jargon dan dagelan. Sampaikan secara terbuka kepada publik, bagaimana grand design penanganan COVID-19. Pastikan proses pengetesan, pelacakan dan isolasi serta pelayanan kesehatan atas semua proses tersebut dilakukan dengan baik, transparan dan mudah diakses rakyat," tutup Netty.

***

Saksikan video menarik di bawah ini: