PKS soal Penggalangan Dana: Prabowo Jujur Sedang Tak Punya Uang

Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera. (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera memuji gerakan galang dana yang digagas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk ongkos politik. Ia menilai gerakan tersebut sangat kreatif dan akan mengurangi ongkos politik yang mahal.

“Pak Prabowo kreatif sekali, dan sangat sesuai dengan generasi milenial. Crowdfunding ini sudah jalan di aksi sosial. Sekarang dengan di politik justru partisipasi publik akan kelihatan. Kalau publik crowdfunding tinggi, tanda bahwa masyarakat mulai partisipatif kepada politik dan itu bagus sekali,” kata Mardani di Mandailing Cafe, Jakarta Selatan, Jumat (22/6).

Mardani membantah bahwa penggalangan dana pertama kali dilakukan oleh Joko Widodo. Ia mengklaim PKS lebih awal menggagas gerakan penggalangan dana.

Prabowo Subianto (Foto: Facebook/Prabowo Subianto )

“Sebenarnya gini, PKS udah duluan. Galibu, gerakan (Rp) 50 ribu. Pak Jokowi mungkin punya, monggo saja enggak kenapa. Pak Jokowi pakai publik crowdfunding, Pak Prabowo pakai, bagus semuanya karena menunjukkan lama-lama jadi low cost politics,” ujarnya.

Gerakan galang dana ini, kata Mardani, sebagai bentuk menipisnya ongkos politik Prabowo maju Pilpres 2019. Namun, kata Mardani hal tersebut wajar karena biaya pilpres cukup mahal apalagi setelah dua kali kalah.

“Menurut saya Pak Prabowo sedang jujur tidak punya uang, kalau menurut saya dua kali maju pilpres dan kalah itu habis-habisan,” pungkasnya.

Sebelumnya dalam akun Facebook pribadinya, Prabowo mengunggah video yang berisi pidato salah satunya mengumumkan penggalangan dana untuk perjuangan politiknya. Masyarakat dapat menyumbang secara langsung melalui aplikasi yang sudah disediakan.

Prabowo menjelaskan, alasan penggalangan dana adalah karena ia ingin perjuangan politiknya dibiayai rakyat. Selama ini, lanjut Prabowo, calon-calon yang bertarung di pentas pilpres atau pilkada banyak dibiayai oleh penyandang dana yang hanya memprioritaskan kepentingannya. Bukan kepentingan rakyat.