PKS soal Survei Rakyat Tak Tahu Pemilu: Wajar, Pemerintah Masif Soal Penundaan

Ilustrasi Surat Suara Pemilu 2019. Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) merilis temuan terbaru terkait Pemilu 2024. Hasil survei menyatakan baru 43 persen calon pemilih mengetahui soal diadakannya Pemilu 2024 dan jadwal yang akan dihelat pada 14 Februari 2024.

Artinya ada 57 persen publik tidak tahu diadakannya agenda dan jadwal pemilu.

Jubir PKS Muhammad Kholid mengatakan, ada dua penyebab dari kurangnya pengetahuan publik soal Pemilu 2024 mendatang.

Pertama, adanya wacana perpanjangan jabatan presiden dan penundaan pemilu yang muncul dan berkembang di masyarakat sehingga membuat keraguan diadakannya pemilu.

“Ini adalah masalah distraksi masif dilakukan penguasa kemarin, kita melihat bahwa beberapa bulan isu jabatan perpanjangan presiden, kemudian penundaan pemilu begitu sangat masif dilakukan, sehingga bisa jadi kita tafsirkan masyarakat atau publik melihat pemilu jadi apa nggak,” ujarnya dalam diskusi virtual yang dilaksanakan oleh Trijaya FM, Sabtu (4/6).

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid. Foto: Dok. Pribadi

Kholid menambahkan, wacana perpanjangan jabatan dan penundaan pemilu bahkan keluar dari tokoh-tokoh pemerintahan dan partai yang dekat dengan Presiden. Sehingga dipercaya oleh masyarakat bahwa wacana tersebut dapat berkembang.

“Wacana penundaan pemilu begitu masif disampaikan oleh unsur-unsur pemerintahan yang sangat kredibel menyampaikan itu, kemudian koalisi partai pemerintah, sehingga menjadi sebuah distraksi yang dilakukan secara masif, jadi wajar temuan IPO soal ternyata 50 persen lebih tidak tau pemilu di 2024,” imbuhnya.

Selain itu, penyebab kedua yang mencakup masalah teknis. Kholid menilai kurangnya sosialisasi pemerintah dan KPU kepada masyarakat terkait pemilu yang juga akan dilaksanakan serentak untuk pertama kali.

“Selanjutnya adalah problem teknis, belum ada sosialisasi masif,” imbuhnya.

Kholid mengatakan, oleh karena itu PKS meminta pemerintah lebih tegas dalam menyampaikan persoalan pemilu 2024.

"Kalau tidak ada ketegasan, approval rating naik nih, boleh juga nih, coba lagi nih issue lagi (penundaan pemilu), nggak boleh seperti itu. Mengelola negara ini dengan konstitusi, bukan survei," tandasnya.