PKS: Tak Berguna Marah-marah Jokowi ke Menteri Dipublikasi

Rapat terbatas perdana Presiden Joko Widodo bersama menteri kabinet Indonesia Maju menggunakan pembatas dari kaca akrilik di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/8). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Kris

Presiden Jokowi kembali menegur para menterinya. Bahkan Jokowi menyebut kementerian tak tahu prioritas selama wabah corona dan menteri tak punya aura krisis di tengah pandemi COVID-19.

Merespons hal itu, Ketua DPP PKS Ledia Hanifa Amaliah berpandangan tak seharusnya kemarahan kepada menteri Jokowi itu dipublikasi.

"Kementerian itu di bawah kontrol dan kendali Presiden. Jadi mestinya langsung dievaluasi dan diarahkan. Enggak berguna marah-marah dipublikasi tetapi nggak memperbaiki," kata Ledia, Rabu (5/8).

Ledia berpandangan, sudah semestinya seluruh jajaran pemerintahan memiliki empati dalam membuat kebijakan di tengah pandemi seperti saat ini. Termasuk para menteri Jokowi.

"Meskipun pada saat memilihnya bisa jadi sense of crisisnya belum tumbuh, semestinya kepedulian, keberpihakan, empati dan kecintaan pada bangsa Indonesia masyarakat yang terdampak- menjadi dasar tindakan dan kebijakan yang diprioritaskan pada masa pandemi," tutur Sekretaris Fraksi PKS DPR itu.

Pola komunikasi dan koordinasi di Istana, menurut Ledia, juga perlu dievaluasi. Hal itu menurut Ledia yang membuat ada kementerian yang berjalan sendiri-sendiri di kala butuh sinergi antar lembaga.

"Manajemen komunikasi dan koordinasi yang lemah sehingga tumpang tindih dan enggak mencapai target yang diinginkan, masing-masing berjalan sendiri-sendiri," papar Ledia.

Ledia Hanifa, anggota DPR RI Fraksi PKS. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Lebih lanjut, dengan berulangnya kemarahan Presiden Jokowi kepada jajarannya, dia berpendapat, jangan-jangan memang arahan Presiden belum tersampaikan dengan baik kepada para pembantunya.

"Kalau dianggap tidak bisa menerjemahkan arahan Presiden dalam penanganan krisis, jangan-jangan memang belum tersampaikan dan terpahami secara komprehensif," tandas legislator dapil Jabar itu.

Teguran Jokowi itu disampaikan saat ratas penanganan COVID-19, Senin (3/8). Jokowi menyinggung rendahnya realisasi anggaran oleh kementerian dari dana penanganan COVID-19 yang sudah dikucurkan sebanyak Rp 695 T.

"Di kementerian-kementerian, di lembaga ini, aura krisisnya belum betul-betul belum. Masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian, enggak tahu prioritas yang harus dikerjakan," kata Jokowi.