Plate: Pernyataan Jokowi Straightforward, Pemilu Tetap Februari 2024

Menkominfo Johnny G Plate memberikan paparannya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (7/4). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Sekjen NasDem sekaligus Menkominfo Johnny G Plate menilai pernyataan Presiden Jokowi terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sudah jelas. Jokowi menolak tegas dan meminta kedua wacana tersebut tak lagi disuarakan.

Plate menilai seharusnya tak perlu khawatir. Termasuk dipersoalkan oleh BEM SI yang berencana menggelar demo besok, Senin (11/4).

"Ini sangat straightforward, sangat lurus. Presiden sudah menyampaikan tidak lagi membicarakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Kita semua sudah tahu jadwal Pileg dan Pilpres sudah jelas 14 Februari 2024, penyelenggara Pemilu KPU, Bawaslu, DKPP. Seluruh ekosistem sedang bekerja menyongsong dan mempersiapkan agar Pemilu kita berkualitas, meningkatkan demokrasi kita," kata Plate dalam siaran pers, Minggu (10/4).

Plate melanjutkan, Jokowi juga akan segera melantik anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Sehingga ia meminta semua pihak tak berimajinasi berlebihan soal dua wacana ini.

"Sebentar lagi akan diputuskan dan dilantik anggota KPU yang baru, yang sudah disetujui dan disahkan DPR. Pelantikan akan dilakukan oleh Bapak Presiden sebentar lagi," ujar Plate.

"Proses pemilihan umum dan pemilihan presiden itu di dalam agenda nasional kita berjalan dengan baik. Tidak perlu lagi ada kreativitas dan imajinasi yang berlebihan, yang justru membuyarkan dan membuat bingung masyarakat. Ini sudah sangat jelas," imbuhnya.

Petugas KPPS menyiapkan surat suara pada pemungutan suara ulang di TPS 71, Cempaka Putih, Tangerang Selatan. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Plate menekankan, Jokowi sudah sangat tegas akan patuh pada konstitusi, sehingga masyarakat tidak perlu lagi membicarakan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Ia berharap semua pihak fokus pada agenda dan masalah-masalah nasional.

Plate mengakui, pernyataan Jokowi memang disampaikan pada rapat kabinet. Tetapi menurutnya larangan tersebut juga berlaku untuk semua pihak.

"Itu dialamatKan kepada para menteri namun setelah itu kan juga disampaikan melalui sarana digital kepada masyarakat ya melalui media sosial. Itu berarti dikomunikasikan secara luas kepada masyarakat. Nah, itu tentu termasuk kepada partai politik," ujarnya.

Plate menambahkan, dalam perundangan, yang punya kewenangan mencalonkan calon presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat presidensial threshold. Ia berpendapat, banyak parpol sudah memiliki caranya masing-masing dalam memilih usungan capres di 2024 untuk mengantikan Jokowi.

"Jadi kalau mau membicarakan dengan calon presiden itu domainnya partai politik. Partai politik saya dengar saat ini sedang mencari putra-putri Indonesia terbaik melalui berbagai mekanismenya. Ada yang usul konvensi, rakornas, hasil dari rapimnas, Munas, kongres macam-macam. Itu domain partai politik dan agenda parpol," jelas Plate.

"Jadi kalau itu dialamatkan pada Pak Presiden, Bapak Presiden kan bukan pimpinan partai politik saat ini ya. Kita ini terlalu lincah ini untuk mengolah-olah logika politik, politik tidak matematik," terang dia.

Di sisi lain, Plate juga berkomentar soal sanksi bagi sejumlah menteri yang mendorong penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Ia mengungkap, itu adalah sepenuhnya wewenang Jokowi.

"Itu domain Presiden, yang terkait dengan kabinet itu kinerja evaluasi semuanya domain Presiden. Saya anggota kabinet jadi jangan mengatasnamakan saya sebagai Presiden," tandasnya.