PM India Bantah RUU Kewarganegaraan Mendiskriminasi Muslim
PerbesarADVERTISEMENT
Perdana Menteri India Narendra Modi membantah Rancangan Undang-undang Amandemen Kewarganegaraan atau CAB mendiskriminasi Muslim. Pernyataan ini disampaikan menyusul gelombang protes yang berujung bentrok dan menewaskan 23 orang di India.
ADVERTISEMENT
Diberitakan Reuters, pernyataan ini disampaikan Modi di hadapan ribuan pendukungnya dalam kampanye Partai Bharatiya Janata (BJP) pada Minggu (22/12) di New Delhi. Modi mengatakan, kelompok oposisi mengaburkan fakta soal CAB untuk memicu protes.
"Undang-undang ini tidak akan berdampak pada 1,3 miliar warga India, dan saya memastikan kepada warga Muslim India bahwa UU ini tidak akan memberi perubahan bagi mereka," kata Modi.
Dia menegaskan, pemerintahannya menggodok CAB tanpa ada bias keagamaan. "Kami tidak pernah bertanya kepada seseorang apakah mereka ke kuil atau ke masjid saat menerapkan skema kesejahteraan," kata dia lagi.
Rencananya BJP akan menggelar lebih dari 200 konferensi pers untuk membendung aksi protes. Sejauh ini sedikitnya 23 orang tewas dan lebih dari 1.500 orang ditahan di seluruh India dalam protes menentang CAB.
ADVERTISEMENT
CAB adalah amandemen undang-undang Kewarganegaraan India yang berumur 64 tahun. RUU ini mulus lolos dalam voting di majelis rendah dan tinggi parlemen Inggris yang dikuasai BJP dan koalisinya pada 11 Desember lalu.
Dalam UU lama, imigran ilegal dilarang jadi warga India. Namun dalam CAB pengecualian diberikan untuk pemeluk enam agama minoritas dari tiga negara, yakni Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan. Enam agama tersebut adalah Hindu, Sikh, Buddha, Jainisme, Parsi, dan Kristen.
CAB menuai kontroversi karena dinilai diskriminatif terhadap imigran ilegal Muslim. Padahal, banyak juga minoritas Muslim yang dipersekusi dan harus dilindungi. Misalnya etnis Rohingya asal Myanmar, yang oleh PBB disebut jadi korban genosida, atau warga Ahmadiyah dari Pakistan.
ADVERTISEMENT